Kapolri Usulkan Tempat Khusus Demonstrasi Di Indonesia

Jakarta – Usulan penyediaan tempat demonstrasi kepada semua kepala daerah, dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ia berharap dengan adanya tempat khusus tersebut, kepentingan rakyat dan ketertiban umum tidak terganggu.

"Ketika saya kuliah S2 di London, mereka menyediakan tempat demontrasi yang namanya Hyde Park Corner. Rakyat boleh demontrasi apa saja di sana tapi tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Tinggal dilihat apakah isunya yang diusung demontrans bagus sehingga diliput wartawan. Jika demontrasi hanya untuk dapat nasi bungkus maka tidak akan diliput media massa," ujar Tito.

Dari sana, sejak menjabat Kapolda DKI Jakarta tahun 2015, Tito menyediakan taman aspirasi di depan Istana Presiden di kawasan Monas agar massa demontrasi tidak melakukan unjuk rasa di jalan raya

"Kami pun sudah mengusulkan kepada ketua DPR untuk membuat tempat demontrasi di dalam kawasan areal gedung wakil rakyat di Senayan. Kan tanahnya masih luas di sana. Buat aja tempat demontrasi, siapkan kantin untuk orang berjualan. Apalagi demontrasi saat ini sudah menjadi bisnis sendiri. Siapkan juga ruang bagi wartawan untuk meliput," tuturnya.

Kapolri mengusulkan hal itu karena selama ini jika ada unjuk rasa dilakukan di pintu gerbang gedung DPR, umumnya menimbulkan kemacetan seluruh Jakarta.

"Sejak menjadi Kapolda DKI Jakarta, kami melarang demontrasi di bunderan Grand Indonesia karena itu simpul transportasi Jakarta. Karena kemacetan yang ditimbulkan banyak menimbulkan kerugian masyarakat. Bisa saja ada rakyat yang terpaksa melahirkan di dalam mobil di jalan raya akibat kemacetan parah. Untung saja masyarakat kita masih bersifat nrimo. Jika rakyat kita mudah mengajukan tuntutan hukum yang dikenal sebagai "Ligitation Hungry society" maka polisi yang selalu menjadi sasaran tuntutan. Ini yang menambah beban kepolisian menghadapi tuntutan masyarakat," katanya lagi.

Oleh karena itu, selaku Kapolri meminta kepada semua kepala daerah dan ketua wakil rakyat untuk menyediakan tempat demontrasi bagi semua elemen masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Dengan disediakannya tempat demontrasi maka Polri bisa melarang demontrasi atau "long march" yang mengganggu ketertiban umum.(*)