Presiden Jokowi Di-PTUN-kan ACTA Terkait Ahok Masih Menjabat Gubernur DKI

Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menggugat Presiden RI Joko Widodo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta lantaran masih aktifnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berstatus terdakwa.

Tim ACTA telah mendaftarkan gugatan ke PTUN DKI Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, pada Senin, 13/2.

Pendaftar gugatan adalah Pembina ACTA sekaligus Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman. Terdaftar dengan nomor registrasi, No 36/G/2017/PTUN.

Isi permohonan utama gugatan tersebut, ACTA meminta majelis hakim agar memutuskan mewajibkan tergugat dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tergugat presiden, penggugat Habiburokhman," kata Yustian di Jakarta.

Menurutnya,  gugatan dilakukan karena Ahok kembali menjabat sebagai gubernur dan berkantor di Balai Kota pasca-cuti kampanye sejak 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Padahal, saat ini Ahok berstatus terdakwa dan menjalani persidangan kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dasar hukum gugatan PTUN ini, menurutnya  mengacu pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur bahwa, kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan harus diberhentikan sementara.

Selain itu, gugatan juga mengacu pada Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yustian menyatakan, ada dua alasan yang membuat ACTA mengajukan gugatan ini.

Pertama, Ahok tetap dinyatakan sebagai terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a meskipun dakwaan perkaranya bersifat alternatif sehingga bisa diberhentikan sementara.

Salah satu rujukan atau yurisprudensinya adalah pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi. Yang juga didakwa dengan dua pasal dengan ancaman pidana penjara ‘lebih dari’ dan ‘kurang dari’ lima tahun.

Ahmad Wazir didakwa Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun.

“Dalam kasus itu Mendagri memberhentikan sementara. Bahkan sejak Ahmad Wazir masih tersangka,” ujar Yustian.(*)