Adian: Pemerintah Harus Tegakkan UU Minerba

Jakarta – Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral tentang Pertambangan Batubara dan Mineral harus dipatuhi berbagai pihak termasuk PT Freeport, menurut Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu.

Ia mengharapkan, Pemerintah tegas dan konsisten untuk menegakkan UU No 4/2009 antara lain terkait dengan divestasi saham 51 persen, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk proses produksi, membangun smelter, perpajakan, dan bernegosiasi dengan investor dalam batas wajar yang saling menguntungkan

Adian menegaskan, Indonesia tidaklah menolak atau anti-investor asing, tetapi yang diinginkan adalah sama seperti harapan semua bangsa, yaitu berbagi dengan adil.

"Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan maka tidaklah salah jika sekarang pemerintah bersikap tegas," jelasnya.

Ia berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR, serta peraturan lainnya di bahwa UU tersebut.

Bila perusahaan tersebut keberatan, lanjutnya, maka pilihan kedua adalah segera berkemas dan mencari tambang emas di negara lain.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, wacana PT Freeport Indonesia mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak.

"Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapapun secara hukum, karena apapun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," ujarnya, Sabtu (18/2).

Menurut Menteri ESDM, langkah arbitrase tersebut jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.

Sedangkan tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Mimika, Papua, Athansius Allo Rafra mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dampak sosial yang bakal terjadi pada ratusan ribu warga di wilayah itu jika persoalan masa depan Freeport tidak segera diselesaikan secepatnya.

Allo Rafra mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Mimika akan menjadi korban langsung jika Freeport tidak lagi beroperasi.(*)