Freeport Tetap Bersikukuh Tolak IUPK

Jakarta - PT Freeport Indonesia (PTFI) menegaskan, tetap menolak perubahan Kontrak Karya (KK) yang selama ini menjadi dasar mereka, menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diajukan Pemerintah. PTFI menilai IUPK tersebut tidak memberikan kepastian investasi dan hukum.

Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 disebutkan bahwa KK tetap sah berlaku selama jangka waktunya. Namun sekarang, Pemerintah meminta agar PT Freeport mengakhiri KK tersebut untuk memperoleh izin operasi dan persetujuan ekspor konsentrat.

“Kami tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan oleh Kontrak Karya yang merupakan dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi perusahaan kami. KK tersebut juga vital untuk kepentingan jangka panjang para pekerja dan para pemegang saham kami. Jadi kami tidak dapat menerima IUPK dari pemerintah dengan melepas KK, kita tidak bisa melakukan itu,” ujar Presiden Dan CEO Freeport-McMoran Inc, Richard C. Adkerson dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/2).

Menurut Adkerson, perlu adanya kepastian hukum dan fiskal yang sangat penting bagi PTFI untuk melakukan investasi modal skala besar berjangka panjang yang diperlukan, serta mengembangkan cadangan Freeport di lokasi terpencil di Papua.

Ia mengklaim berdasarkan Kontrak Karya, Freeport telah melakukan investasi sebesar US$ 12 miliar. Saat ini pihaknya sedang melakukan investasi sebesar US$ 15 miliar guna mengembangkan cadangan bawah tanah miliknya.

“Kami telah membangun suatu kegiatan usaha dengan 32.000 tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan Kontrak Karya, Pemerintah telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi kami,” katanya kepada hariansuara.com.

Ia menjelaskan, seluruh pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan kepada Pemerintah sejak 1991 telah melebihi US$ 16,5 miliar, sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima US$ 10,8 miliar dalam bentuk dividen.

Pajak, royalti, dan dividen yang akan dibayarkan kepada Pemerintah hingga 2041 diperkirakan melebihi US$ 40 miliar.

Ia mengatakan, hukum Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang diterima secara internasional bahwa suatu kontrak merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Kontrak tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak, meskipun berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang diterbitkan, hal tersebut dapat memungkinkan untuk berubah.

Sebelumnya, menurut Adkerson, Freeport dengan itikad baik berupaya untuk fleksibel dan berkomitmen untuk mengubah KK ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada saat Pemerintah dan Freeport menandatangani perjanjian investasi yang disepakati bersama.Disana tercantum, Freeport mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana diatur dalam KK, sesuai dengan surat jaminan dari Pemerintah kepada PTFI pada 7 Oktober 2015 lalu.

“Kami telah berdikusi dengan Pemerintah untuk memperoleh jangka waktu enam bulan guna merundingkan perjanjian investasi ini. Ekspor akan diizinkan dan Kontrak Karya tetap berlaku sebelum ditandatanganinya perjanjian investasi tersebut. Namun sekarang, Pemerintah mewajibkan Kontrak Karya diakhiri untuk memperoleh izin ekspor, yang mana hal tersebut tidak dapat kami terima,” papar Adkerson.(Albi Wahyudi)