PTFI Ancam Tempuh Arbitrase Internasional

Jakarta – PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana akan menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.

President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson mengatakan, pada tanggal 17 Januari 2017, PTFI telah menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pemberitahuan mengenai tindakan-tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya (KK) oleh Pemerintah.

“PTFI menyampaikan harapan dengan sungguh-sungguh bahwa perselisihan yang akan terjadi dengan Pemerintah dapat diselesaikan, tetapi dengan mencadangkan hak-hak kita sesuai dengan Kontrak Karya. Kalau kini tidak sesuai, akhirnya kami berhadapan dengan pemerintah, yaitu kami akan memulai dengan melakukan arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan-ketentuan Kontrak Karya dan memperoleh ganti rugi yang sesuai,” kata Adkerson di Jakarta, Senin (20/2).

Menurutnya, saat ini Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri Kontrak Karya, dan itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan.

“Termasuk penangguhan investasi modal, pengurangan signifikan dalam pembelian barang dan jasa domestik, hilangnya pekerjaan bagi para kontraktor dan pekerja kami, karena kami terpaksa menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran kegiatan usaha kami sesuai dengan pembatasan produksi tersebut. Situasi ini tidak menguntungkan dan mengkhawatirkan kita semua,” jelas Adkerson.

Adkerson mengatakan, pihaknya sangat menghargai dukungan semua pihak terhadap perusahaan Freeport disaat kondisinya saat ini masih terbilang sulit.

“Tim manajemen kami berkomitmen untuk bekerja melindungi kepentingan jangka panjang kita semua. Saya tetap berharap bahwa kita dapat mencapai jalan keluar yang disepakati bersama oleh Perusahaan kami dan Pemerintah,” tutur Adkerson.

Namun kini, kata Adkerson, Freeport dan Pemerintah masih memiliki waktu selama 120 hari terhitung mulai 18 Februari 2017 untuk mencari solusi yang terbaik. Bila hal tersebut tetap tidak ada jalan keluarnya, mau tidak mau Freeport akan menempuh melalui Arbitrase.

"Ada waktu 120 hari dimana Pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika tetap tidak terselesaikan, Freeport akan menempuhnya lewat jalan Arbitrase," tutupnya.(Albi Wahyudi)