DPR Terus Gulirkan Hak Angket Terkait Status Ahok

Jakarta – Hak Angket terkait pemberhentian sementara Gubernur DKI, Ahok, yang telah diajukan DPR ke Pemerintah dinilai sebagai upaya penegakkan keadilan, menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal.

Ia berharap, Pemerintah segera merespon hal tersebut, agar jangan sampai Umat Islam mengambil tindakan sendiri, berdasarkan banyaknya aksi yang muncul belakangan ini.

“Ini sudah berulang kali aksinya, jangan sampai umat Islam ini mengambil tindakan sendiri,” jelasnya. 

Berdasarkan info, kemarin para ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) mendatangi DPR RI untuk meminta agar Ahok segera dinonaktifkan sementara.

Selain itu, mereka juga meminta agar tidak terjadi kriminalisasi atas para ulama yang diperiksa oleh kepolisian dengan dugaan tindakan pencucian uang.

“Kemarin ini semua aspirasi diperjuangkan, ada yang diterima oleh pimpinan DPR, ada yang besok (hari ini) raker dengan Kapolri agar tidak dikriminalisasi para ulama. Mereka minta kalau bisa dihentikan (SP3) kasus yang menimpa Habib Rizieq,  Bachtiar Nasir, dan sebagainya,” ungkapnya.

DPR akan terus memperjuangkan Hak Angket di Rapat Paripurna DPR, tegasnya, jika Presiden tidak kunjung menonaktifkan sementara Ahok.

“Karena kita berkeyakinan pemerintah telah melanggar UU 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 tentang Pemerintahan Daerah,” tuturnya.(*)