Pemerintah Juga Dituntut Tegas Kepada PPTEP Australasia

Kupang - Ketegasan pemerintah terhadap perusahaan raksasa PT Freeport Indonesia, hendaknya juga diberlakukan kepada PTTEP Australasia.

Karena perusahaan asal Thailand ini lari dari tanggungjawabnya terhadap kasus pencemaran minyak di Laut Timor, akibat meledaknya kilang minyak Montara.

"Apa yang dilakukan pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia itu, seharusnya menjadi contoh dalam upaya negosiasi dengan sejumlah perusahaan asing lain di Indonesia. Seperti dalam kasus PTTEP Australasia itu," kata Direktur Ocean Watch Indonesia Herman Jaya.

Kasus pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat pada 21 Agustus 2009 itu, telah membuat sebagian besar petani rumput laut di wilayah pesisir kepulauan Nusa Tenggara Timur kehilangan mata pencaharian.

Menurutnya, hampir 90 persen wilayah perairan Laut Timor tercemar minyak mentah (crude oil) serta bahan beracun lainnya. Sehingga wilayah perairan budidaya rumput laut selama ini, tidak bisa berproduksi secara maksimal. Dan akhirnya ditinggalkan oleh pemiliknya.

Ketegasan pemerintah Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia itu semata-mata untuk menegakkan aturan dan kedaulatan RI atas sumber daya alam yang dimilikinya.

Ia mengatakan salah satu perusahaan asing yang dinilai melanggar aturan itu adalah PTTEP Australasia yang merupakan anak usaha dari PTTEP yang berbasis di Bangkok, Thailand.

PTTEP milik negara Thailand banyak berinvestasi minyak dan gas bumi memiliki 4 blok migas di perairan Sulawesi bekerjasama dengan PT Pertamina.

"Kalau pemerintah mulai tegas terhadap Freeport, maka tidak ada kesulitan untuk mendesak PTTEP untuk bertanggungjawab atas kasus pencemaran minyak di Laut Timor tersebut," katanya.

"Komoditas perikanan dan budidaya rumput laut jadi hilang. Itu baru dua komponen yang merasakan langsung dari dampak pencemaran tersebut. Padahal masih ada dampak lainnya seperti ekologis, kesehatan, dan kerugian ekonomi lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Korban Petaka Tupahan Minyak Montara Ferdi Tanoni yang sedang berada di Darwin, Australia Utara tengah membahas kasus pencemaran Laut Timor dengan Pemerintah Australia Utara.

"Saya pada prinsipnya sepakat dengan Pak Herman Jaya. Dan sebagai rakyat Indonesia saya mengacungi jempol kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah bersikap tegas kepada PT Freeport Indonesia. Meskipun perusahaan tersebut milik Amerika Serikat," ujarnya.(*)