Imigrasi Bangun Kerjasama Cegah Penyelundupan Manusia

Jakarta – Pencegahan dan pengawasan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia terus digalakkan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka menggandeng Pemerintah Daerah dan instansi lainnya untuk mendukung hal tersebut.

"Untuk memperkuat kegiatan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, Ditjen Imigrasi gelar rapat koordinasi dgn beberapa instansi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Agung Sampurno.

Ia mengatakan, rapat koordinasi yang digelar melibatkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Polri.

Hasil rapat disepakati, jelasnya, beberapa poin yakni upaya pencegahan saat pengajuan paspor di kantor imigrasi, pencegahan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang menjadi keluar-masuk dan antisipasi pada jalur ilegal di perbatasan darat maupun laut melalui kerja sama dengan kantor atau lembaga, serta pemda setempat.

Selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, kunjungan dinas, seminar di sekolah, kampus, kelurahan/desa dan pemerintahan kota/kabupaten.

Terdapat juga kesepakatan penegakan hukum secara projustitia, pemberian sanksi administrasi dan pidana kepada sponsor, penyelenggara dan pelaku penempatan.

Hal lainnya membentuk forum kerjasama kantor atau lembaga untuk mencegah tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak resmi melalui rapat rutin, merumuskan permasalahan dan solusi, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas kantor/lembaga terkait.

Kesepakatan lainnya membentuk Perjanjian kerja sama lima kantor atau lembaga terdiri dari Ditjen Imigrasi, Kemenaker, Kemenag, BNP2TKI dan Polri.

"Diharapkan upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia kepada calon TKI dapat dilaksanakan secara optimal," tutupnya.(*)