FPKS DPR Dorong Pembahasan Perppu Terkait AEoI

Jakarta – Payung hukum (Perppu) yang berkaitan dengan undang-udang pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan, belum juga direalisasikan Pemerintah. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam mendorong Pemerintah untuk mempercepat pembahasannya.

Pasalnya, Indonesia akan terkena sanksi Global Forum dalam Defensive Measures jika hingga 30 Juni 2017 belum juga memenuhi persyaratannya

“Perppu itu sejatinya akan menjadi payung hukum terkait dengan AEoI tersebut, seperti UU Perbankan, UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak, UU Pasar Modal, dan UU Perbankan Syariah, dalam rangka memenuhi Common Reporting Standard yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan pemerintah akan menargetkan penyelesaian pembahasan Perppu pada Mei tahun ini. Pada bulan tersebut direncanakan ada pertemuan kembali antara Indonesia dengan negara-negara yang ingin mengimplementasikan AEoI.

Ecky pun menilai sejauh ini UU KUP dan UU Perbankan sudah masuk dalam Prioritas Proglenas 2017.

“Akan tetapi, DPR masih menunggu revisi dua UU lainnya dari pemerintah. Ini tentu akan butuh waktu panjang. Solusinya, pemerintah harus cepat bahas Perppu sebagai alternatif daripada menunggu penyelesaian revisi,” jelasnya.

Terkait dengan sanksi keterlambatan pemenuhan persyaratan AEoI, bukan hal kecil.

Menurutnya, ada 2 dampak utama yang mungkin terjadi. Pertama, sanksi berupa penurunan rating oleh Global Forum. Kedua, opportunity loss dari kehilangan potensi perpajakan apabila Indonesia terlambat ikut serta dalam AEoI.

“Pemerintah perlu segera mempersiapkan hal ini, mengingat kebijakan tax amnesty ternyata tidak cukup optimal dalam menarik dana Indonesia yang berada di luar. AEoI dapat menjadi senjata ampuh Pemerintah untuk memulangkan dana WNI di luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp 4000 triliun dan sebagiannya patut diduga merupakan illicit fund (dana ilegal),” ujarnya.

Dengan adanya penyusunan Perppu ini, nantinya dapat menjadi modal pemerintah untuk terlibat bersama 101 negara yang ingin mengimplementasikan AEoI.

Sebab, dalam UU KUP dan UU Perbankan saat ini, data nasabah bersifat sangat rahasia untuk dibuka.(Albi Wahyudi)