KSPI Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Persoalan Freeport

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta, pemerintah segera menuntaskan permasalahan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pembangunan smelter.

“Pemerintah nggak bisa setengah-setengah menghadapi permasalahan Freeport soal smelter, jangan ditarik dari persoalan pengubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dari divestasi menjadi 51% dan ditarik konsensi lahan. Jadi persoalan utamanya itu smelter dan PT Smelting, bagi kami dua persoalan ada keterkaitannya,” ujar Ketua KSPI, Said Iqbal di Jakarta, Selasa (7/3).

Iqbal mengingatkan, agar tidak menjadikan persoalan Freeport seperti kasus PT Newmont (NTB) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Bahwa pemerintah menguasai saham mayoritas di NTB maupun di KPC, tetapi faktanya setelah itu dibeberkan, ternyata swasta yang ada di PT Newmont menjadikan China sebagai pemodalnya.

“Jadi ini bukan persoalan nasionalisme. Pak Luhut (Menko Maritim) bisa saja mendivestasi 51% diserahkan ke swasta, ke China, Arab, bisa juga domestik,” imbuh Iqbal.

“Kita setuju ‘nasional’ terbatas tapi faktanya nasionalisme sesungguhnya diserahkan ke swasta juga. Apa benar pemerintah divestasi 51% disaat saham Amerika Serikat itu rugi, dan katanya ke Inalum,” tambahnya.

Iqbal menyebutkan, pemerintah tidak fokus pada persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)-nya. Padahal faktanya sekitar 3 ribu buruh dirumahkan setelah perusahaan swasta mengambil alih dan melakukan outsourcing pada buruh.

Kalau persoalan ini tidak terjawab oleh pemerintah maka pihaknya akan melakukan gerakan murni menuntut adanya penyelesaian, tegas Iqbal.

“Buruh tidak pernah untuk didiskusikan dan selalu dirugikan, kalau terjadi PHK sebanyak 3 ribu buruh padahal buruh menjadi supporting Freport,” ujarnya pada HarianSuara.com.

Oleh karena itu KSPI menuntut :

1. Hentikan nasionalisme semu, padahal faktanya di lapangan, China telah menguasai segala sektor.

2. Daripada divestasi dari pengubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), lebih baik pemerintah menerapkan Undang-Undang No.4/2009 yaitu membangun smelter.

3. PT Smelting, diharapkan tidak mengambil kebijakan PHK sepihak. Mengingat PT Smelting adalah bagian dari Freeport dan pemerintah sudah menuntut Freeport untuk tidak melakukan PHK sepihak.

4. Membangun infrastruktur untuk mengolah konsentrat secara maksimal.(Albi Wahyudi)