Jakarta – Proses hukum yang menyangkut kasus dugaan korupsi proyek E-KTP (KTP elektronik), tidak akan mengganggu proses perekaman data kependudukan yang sedang berjalan. Begitu penjelasan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Walau kasus E-KTP dalam proses hukum oleh KPK, prinsipnya kerja utama perekaman data kependudukan penduduk Indonesia tetap jalan," jelasnya, Rabu (8/3).
Ia mengatakan dalam dua tahun terakhir Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mampu meningkatkan secara optimal perekaman data penduduk dan akte kelahiran warga negara Indonesia.
Dia mengakui, mengalami kendala di beberapa daerah dalam hal penyediaan blanko E-KTP, karena sampai saat ini proses lelangnya belum selesai.
Menurut Tjahjo, proses lelang dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan transparansi dan memenuhi aturan yang ada.
Dia berharap proses lelang dapat selesai bulan Maret ini agar dapat segera dilakukan pencetakan E-KTP secara bertahap dan dikirimkan ke daerah-daerah.
Selama menunggu proses pencetakan KTP elektronik selesai, kata Tjahjo, warga diberikan surat keterangan perekaman yang sah sebagai KTP.
"Jadi kalau ditanya apakah ada kendala, prinsipnya kendala ada tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan maaf kepada masyarakat, semoga kekurangan perekaman yang terhambat dapat diselesaikan tahun 2017 ini," ujar Tjahjo.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU