LIPI: Minimnya Keamanan Maritim Di Indonesia, Ancam Potensi Sumber Daya Laut

Jakarta - Peneliti P2P Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Riefqi Muna menyayangkan, kurang terjaganya wilayah perairan nusantara. Hal ini berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan di Laut Indonesia.

Riefqi menjelaskan, wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan penangkapan ikan yang berkontribusi besar bagi produksi ikan dunia. Namun segala potensi di atas akan sulit untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal, apabila keamanan dan keselamatan di perairan tersebut tidak terjaga dengan baik.

Apalagi wilayah laut di Indonesia dan Asia Tenggara merupakan jalur strategis bagi pelayaran dan perdagangan serta jalur pengiriman minyak dan gas yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia.

"Masalah keamanan maritim di perairan tersebut dapat dikategorikan menjadi strategis dan sub-strategis. Masalah keamanan maritim strategis merupakan isu yang berdimensi kekuatan militer yang trends-nya terwujud melalui kompetisi pengaruh dan proyeksi kekuatan matra laut," ujar Riefqi Muna dalam Seminar Nasional tentang Keamanan Maritim Regional di Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Riefqi, kerangka pembangunan maritim negara-negara besar di kawasan dikembangkan dengan visi dan strategi yang saling tumpang tindih (over-lapping), antara lain Maritime Silk Road dari Tiongkok, Free and Open Indo-Pacific Strategy dari Jepang serta Freedom Of Navigation Operations dari Amerika Serikat.

Dalam dinamika tersebut, visi Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo semakin memiliki relevansi dengan realitas strategis bahwa Indonesia tepat berada antara dua samudera.

Selain itu, lanjut Riefqi, masih terdapat masalah keamanan maritim sub-strategis yaitu isu keamanan dan keselamaian di laut yang tidak berdimensi militer seperti kegiatan perikanan yang tidak sah (Illegal, Unreported dan Unregulated/IUU fishing), ancaman bencana, polusi, kerusakan lingkungan, serta berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya.

"Berbeda dengan masalah keamanan strategis yang cenderung menggiring negara-negara pada kompetisi kekuatan, penanganan masalah keamanan substrategis lebih mengarah kepada penegakan hukum maupun pembangunan kapasitas yang membutuhkan kerja sama di antara mereka," ungkap Riefqi pada HarianSuara.com.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas, kata Riefqi, ASEAN memiliki peran penting dalam mereduksi konflik sekaligus mendorong cooperative security dalam menghadapi isu keamanan strategis dan sub-strategis.

"ASEAN bersama mitra strategis kawasan melalui forum East Asia Summit (EAS) telah merancang mekanisme keamanan maritim regional yang dirumuskan dalam “EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation” (2015)," tutur Riefqi.

Pernyataan ini menyepakati pentingnya penanganan isu strategis dan sub-strategis melalui dua poin utama yaitu “promoting peace, stability and security” dan “addressing transboundary challenges”.

"Hal ini menjadi instrumen yang potensial untuk dikembangkan lebih jauh," imbuhnya.

Riefqi menyampaikan,pengembangan kerangka kerja sama maritim regional dapat diperkuat oleh beberapa hal, diantaranya pertama menyepakati good conduct at sea (pengaturan tata laku yang baik di laut menurut UNCLOS) dan no first use of force jika terjadi persoalan atau dispute antar negara.

Kedua, mendorong upaya-upaya untuk menciptakan kesepahaman dan saling percaya melalui dibentuknya hot-line antar pimpinan negara dan institusi keamanan maritim.

Ketiga, meningkatkan naval diplomacy dan joint training untuk interoperability sesama negara di kawasan dalam penanganan isu-isu regional.

Keempat, membangun kerjasama maritime domain awareness yaitu informasi/pengetahuan tentang dinamika yang tengah berlangsung di laut yang dapat berdampak terhadap keamanan, keselamatan, ekonomi dan sebagainya.(Albi Wahyudi)