Jepang-ASEAN Perkuat Kerjasama Maritim, Antisipasi Persoalan Laut China Selatan

Jakarta –  Delegasi dari Tokyo University of Science, Prof. Mie Oba menyebut, keamanan maritim telah menjadi isu penting dalam kerjasama Jepang-ASEAN. Pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran serta mempromosikan dan meningkatkan keamanan maritim dan keselamatan di kawasan.

Hal tersebut telah dinyatakan dalam pernyataan bersama dalam Commemorative Summit Jepang-ASEAN pada Desember 2013. Strategi Keamanan Nasional diputuskan oleh Kabinet, membuat jelas bahwa prinsip dasar Jepang dalam hal masalah maritim adalah untuk mengejar "Open and Stable Seas".

Mie mengatakan, elit politik Jepang menjadi lebih tertarik pada keamanan maritim di Asia Tenggara. Keamanan maritim di Asia Tenggara mencakup berbagai komponen dari yang non-tradisional seperti anti-pembajakan, tindakan keras kejahatan lintas batas, hingga masalah keamanan tradisional seperti masalah teritorial di Laut Cina Selatan.

“Jepang sudah mulai memberikan bantuan kepada aspek keamanan non-tradisional keamanan maritim di Asia Tenggara. Dikarenakan sekarang kepentingan elit politik Jepang dalam aspek keamanan tradisional itu telah tumbuh,” ujar Mie di Jakarta, Selasa (14/3).

Latar belakang yang paling penting dari meningkatnya minat Jepang adalah kekhawatiran tentang perilaku Cina di Laut Cina Selatan. Saat ini Jepang masih terfokus pada ketegangan Sino-Jepang di Laut Cina Timur.

Namun, lanjut Mie, ekspansi yang cepat pengaruh China dalam  hubungan internasional di Asia Timur dan sikap tegas, baik di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan elit politik Jepang tentang "ancaman Cina" pada keamanan maritim di seluruh Asia Timur.

Dengan kata lain, "Asia Timur" termasuk Asia Timur Laut dan Asia Tenggara mulai dianggap sebagai salah satu bidang strategis karena perilaku aktif Cina di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.

Pandangan seperti Jepang pada keadaan daerah baru dalam hal keamanan maritim dan munculnya ancaman China sudah digambarkan dalam "Strategi Keamanan Nasional", yang diselenggarakan dalam Kabinet pada bulan Desember 2013.

Setelah di 2014, penyebaran Cina di Timur dan Laut Cina Selatan menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Reklamasi pulau, batu dan pembangunan berbagai fasilitas pada mereka di Laut Cina Selatan telah cepat dipromosikan oleh China dan menyebabkan peningkatan ketegangan antara China dan negara-negara lainnya terhadap isu di Laut Cina Selatan.

Selain itu, mereka meningkatkan kekhawatiran negara-negara non-penggugat seperti Indonesia tentang kegiatan perkembangan Cina. Hal ini juga membuat perspektif buruk Jepang pada peran China di wilayah tersebut.

Menurut Mie, ASEAN seharusnya mengambil peran penting untuk mempromosikan maupun menjaga perdamaian dan stabilitas di AsiaTenggara, dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mesti berhasil menciptakan kawasan regional dalam mengamankan situasi keamanan politik yang stabil di daerah yang lebih luas seperti Asia Pasifik dan Asia Timur.

“Dalam ‘APSC Blueprint 2025’ diadopsi pada Desember 2015 menekankan bahwa ASEAN dan kekuatan eksternal harus bekerjasama untuk meningkatkan keamanan maritim. Tetapi ASEAN masih menghadapi tantangan serius dalam jangka waktunya untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas di kawasan,” tutur Mie.

Pertama, kata Mie, meskipun kerjasama keamanan maritim merupakan komponen penting dari kerja sama regional di bawah Komunitas ASEAN, ASEAN tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan pengaruh Cina di Asia Tenggara.

Kedua, seperti isu di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN memiliki sikap yang beragam. Menurut Mie, mereka tentu saja menunjukkan sikap "umum" terhadap masalah ini dalam pernyataan yang diadopsi oleh KTT ASEAN, Pertemuan Menteri ASEAN dan pertemuan menteri luar negeri ASEAN.

“Tapi sejauh mana kepentingan mereka dalam menyikap persoalan di laut China Selatan sangat beragam, dan sikap mereka terkait dalam sejauh mana mereka mengambil sikap dengan China,” kata Mie.

Keterbatasan kapasitas ASEAN untuk menangani keamanan tradisional, isu eksposur karena menghadapi isu Laut Cina Selatan ASEAN. Apalagi kerjasama dengan ASEAN dengan Jepang dalam mempromosikannya, guna mengatasi tantangan serius terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara dan Asia Timur. Setelah munculnya pemerintahan Trump, AS. keterlibatan dalam  urusan Asia Tenggara menjadi kabur.

Sebaliknya, peran Jepang untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Asia Timur termasuk Asia Tenggara akan lebih diperluas lagi, tetapi kebijakan khusus yang dipromosikan oleh Jepang harus diteliti dengan seksama.

Pertama, menurut Mie, Jepang harus terus menunjukkan dukungan untuk upaya ASEAN untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan itu, termasuk pembuatan Kode Etik (COC), kerjasama meningkatkan dan diskusi dalam rangka Maritime Forum ASEAN (AMP) dan Diperpanjang Maritime Forum ASEAN (EAMF).

Kedua, Jepang harus terus berkontribusi untuk pengembangan kapasitas dari penjaga pantai negara-negara Asia Tenggara. Misalnya, administrasi Abe berusaha untuk meningkatkan kerja sama di segala bidang termasuk menyediakan kapal patroli ke Vietnam dan Filipina tahun lalu.

Selain itu, Keselamatan Maritim dan Program Kebijakan Keamanan, kolaboratif inisiatif oleh Jepang Coast Guard (JCG) dan Graduate Institute Nasional untuk Studi Kebijakan (GRIPS) mulai untuk mendukung untuk membangun keterampilan dan pengetahuan pejabat pemerintah dari negara-negara Asia Tenggara untuk menangani isu-isu maritim.

The Japan International Cooperation Agency (JICA) secara finansial mendukung program. Selain itu, Jepang harus meningkatkan dukungannya untuk mengatur aturan daerah untuk menjaga keamanan maritim. Dari sudut pandang ini, Jepang harus mendorong pembuatan COC antara Cina dan negara-negara ASEAN, tetapi harus memberikan dasar aturan dan norma wilayah-lebar dalam hal keamanan maritim.

Jepang harus mendorong Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump untuk mempertahankan keterlibatannya di bagian Asia.

“Pada saat yang sama, Jepang juga harus meningkatkan upaya untuk merumuskan mekanisme pemerintahan daerah terbuka yang akan diinginkan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerjasama keamanan maritim harus menjadi salah satu pilar penting untuk peran baru seperti Jepang di wilayah tersebut,” pungkasnya.(Albi Wahyudi)