Pemerintah Diharap Batalkan Perjanjian Laut Timor Dengan Australia

Kupang - Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mendesak Jakarta dan Canberra untuk segera membatalkan seluruh perjanjian kerjasama di Laut Timor. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi geopolitik setelah lahirnya Timor Leste sebagai negara merdeka.

"Seluruh perjanjian kerjasama antara Indonesia-Australia harus dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral dengan Timor Leste," kata Tanoni yang juga pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor pada pers di Kupang, Selasa.

Desakan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) ini seiring dengan kesepakatan Timor Leste dan Australia yang akan membatalkan perjanjian perbatasan maritime mereka. Yaitu membagi wilayah ladang minyak dan gas bumi bernilai miliaran dolar di Laut Timor pada Januari 2017.

Masalah perbatasan ini telah dipersengketakan Dili dan Canberra selama satu decade. Dan telah dibawa ke Mahkamah Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag, Belanda.

Pembatalan batas maritim kedua negara mengemuka setelah Timor Leste secara resmi memberi tahu Australia bahwa mereka ingin mengakhiri perjanjian "Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS)".

Pemerintah Australia akhirnya menerima keinginan tersebut. Dan mengakui bahwa Timor Leste berhak memprakarsai pembatalan kesepakatan kedua negara.

Terkait hal itu, Tanoni terus mendesak Indonesia dan Australia untuk segera membatalkan seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor. Baik yang sudah diratifikasi pada 1976 maupun yang belum seperti Perjanjian Indonesia-Australia tahun 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu.

Tahoni menegaskan jika Timor Leste sebagai sebuah negara yang baru saja lahir mampu mendesak Australia untuk membatalkan perjanjian perbatasan di Laut Timor, kenapa Indonesia tidak bisa melakukan hal serupa.

"Saya optimistis Indonesia akan jauh lebih mampu lagi dalam membatalkan perjanjian kerjasama kedua negara di Laut Timor. Namun sangat bergantung pada "political will" Jakarta," ujarnya.

Atas dasar itu, Tanoni berharap agar momentum kesepakatan Timor Leste-Australia tersebut dapat pula melibatkan Indonesia dalam menentukan sebuah garis perbatasan baru yang permanen di Laut Timor untuk Indonesia-Australia-Timor Leste.(*)