Pertamina, Antara Mencari Laba Dan Pengabdian Pada Bangsa

Jakarta – Pengamat energi menduga, setelah Pertamina (Persero) dipimpin Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama, kini mengalami kebimbangan terhadap penjualan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) PSO jenis Premium dan Solar subsidi yang tidak mengalami kenaikan untuk periode April 2017 sampai Juni 2017. Padahal perusahaan pelat merah tersebut dituntut untuk memberikan profit buat negara.

Elia Massa Manik sendiri dituntut untuk melakukan efisiensi agar perusahaan yang dia pegang bisa mendapatkan keuntungan atau mengurangi beban hutang.

Patut disadari bahwa periode 3 (tiga) bulan kedepan, kondisi sosial masyarakat akan sangat konsumtif dimana akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta akan memasuki tahun ajaran baru untuk anak sekolah.

“Jelas, dengan kondisi tersebut, terlalu riskan jika pemerintah menaikan harga BBM Premium maupun Solar subsidi,” ujar Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan di Jakarta, Senin (27/3).

Menurut Mamit, kenaikan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi, serta mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan juga inflasi.

“Kalau naik pun harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot, kerena penghasilan masyarakat yang tetap.  Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu. Dengan kenaikan Rp 100 saja per liter, maka akan mendorong kenaikan inflasi sebesar 0,15%,” jelas Mamit.

Mengingat kondisi tersebut, kata Mamit, pada periode Januari 2017 – Maret 2017 pemerintah tidak menaikan harga BBM premium dan solar subsidi, mengakibatkan Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 2,9 triliun.

“Maka untuk periode 3 bulan ke depan Pertamina akan mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kerugian dari penugasan yang diberikan Pemerintah kepada mereka dalam menyalurkan BBM premium dan solar subsudi ke seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Mamit.

Dengan trend harga minyak mentah dunia yang cendrung stagnan dan tidak terlalu mengalami perubahan harga dari 3 bulan sebelumnya, harga saat ini berkisar diantara 50 USD – 55 USD per barrel untuk periode April 2017 – Juni 2017, lanjut Mamit, Pertamina masih terdampak dengan harga tersebut.  Mamit mengatakan, belum lagi saat ini Pertamina mengimpor kurang lebih 40% kebutuhan impor mereka dengan membeli produk jadi sehingga harganya lebih mahal dari harga minyak mentah.

“Hal ini dilakukan karena kapasitas kilang kita belum memadai dalam menghasilkan BBM, mengingat kebutuhan masyarakat kita yang terus meningkat dimana mencapai 1,5 juta barrel per harinya,” sebut Mamit.

Menurutnya, Pertamina harus mencari solusi agar bisa menutup kerugian karena tidak menaikkan BBM PSO premium dan solar subsidi dengan menaikan harga BBM jenis Pertamax series seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex

BBM tersebut memang harus menyesuaikan dengan harga keekonomian mengingat jenis-jenis tersebut merupakan BBM Non PSO.

Kebijakan kenaikan harga BBM Non PSO sudah diatur dalam Perpres No 191/2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Jual Bahan Bakar Minyak terutama Pasal 15 ayat 2 dimana Harga Indeks Pasar (HIP) BBM Umum ditetapkan Badan Usaha dan dilaporkan pada Mentri ESDM.

Lanjut Mamit, hal ini jelas merupakan kewenangan Pertamina selaku badan usaha untuk menaikan harga BBM Non PSO sesuai dengan ke ekonomian dimana melalui Permen ESDM No 39/2014 dibatasi margin Pertamina 5%-10%.

Berdasarkan acuan Permen ESDM No 39/2015, Energy Watch melakukan perhitungan untuk harga BBM Premium wilayah Jawa, Madura dan Bali.

Dengan menggunakan perhitungan MOPS plus Alpha untuk Premium Jamali dengan 55 USD per barrel dan kurs Rp 13.300 maka harganya akan berada di Rp 6850 per liter, sedangkan Non Jamali di angka Rp 6.600.

Dengan menggunakan perhitungan seperti ini, kata Mamit, maka untuk harga premium ron 88 harusnya dinaikan sebesar Rp 250 per liternya. Sedangkan untuk Solar perhitungan MOPS 54 USD per barrel dan kurs Rp 13.300 HIP adalah Rp 6.400, jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 500 sesuai dengan hasil rapat APBN-P 2016 maka harga jual ke masyarakat adalah Rp 5.900.

“Harga tersebut sudah termasuk PPn 10%, PPBKB 5% dan juga iuran BPH Migas 0.3% dari harga dasar. Berdasarkan perhitungan tersebut maka seharusnya harga solar mengalami kenaikan sebesar Rp 750 per liternya,” ucap Mamit.

Dengan rata-rata konsumsi harian untuk Premium adalah 39.500 kiloliter, maka pontensi kerugian Pertamina selama 3 bulan adalah Rp 888 Milyar. Sedangkan untuk Solar Subsidi dengan rata-rata konsumsi harian adalah sebesar 36.000 kiloliter maka potensi kerugian Pertamina dari Solar selama 3 bulan adalah Rp 2,430 Trilyun.

Maka total potensi kerugian Pertamina selama Periode April 2017 – Juni 2017 adalah sebesar Rp 3,318 Trilyun. Jika kita hitung mulai dari periode January 2017 sampai Maret 2017 dimana kerugian Pertamina mencapai Rp 2,9 trilyun, kerugian Pertamina secara keseluruhan mencapai Rp 6,218 trilyun.

“Jika dikurangi keuntungan Pertamina pada kuartal pertama 2016 sebesar Rp 2 trilyun, berarti Pertamina masih mengalami kerugian sebesar Rp 4,218 trilyun. Lantas, siapa yang akan mengganti kerugian tersebut? Kita patut berterima kasih kepada Pertamina karena mau berkorban dengan menanggung kerugian yang begitu besar demi tidak terjadinya gejolak sosial di masyarakat,” pungkasnya.(Albi Wahyudi)