Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Permen ESDM Terkait Izin Ekspor

Jakarta – Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam, Ahmad Redi, resmi telah mendaftarkan gugatan/permohonan uji materiil (judicial review) terhadap usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Agung (MA).

Pendaftaran gugatan uji materiil itu terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP 23 No. 23 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri dan Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Koalisi terdiri atas berbagai lembaga diantaranya Publish What You Pay (PWYP), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perkumpulan Indonesia Untuk Keadilan Global, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), serta beberapa tokoh di bidang pertambangan diantaranya Yusri Usman, Marwan Batubara, Dr. Fahmy Radhi, serta beberapa pihak lainnya.

Pendaftaran permohonan uji materi atas PP dan Permen ESDM ini dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil, pada hari ini (30 Maret 2017) di Mahkamah Agung, seperti disampaikan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum, Bisman Bhaktiar.

“Kami mendaftarkan dua permohonan uji materi ke Mahkamah Agung, yang pertama uji materi PP 1/2017 dengan Termohon Presiden Republik Indonesia, dan yang kedua uji materi Permen ESDM 5/2017 serta Permen ESDM  6/2017 dengan Termohon Menteri ESDM,” ujar Bisman di Jakarta, Sabtu (1/4).

Lebih lanjut Bisman mengatakan, bahwa pengajuan gugatan ini merupakan kepedulian masyarakat sipil untuk melakukan koreksi atas kebijakan Pemerintah yang tidak tepat, khususnya terkait dengan kebijakan hilirisasi sektor pertambangan mineral.

Sementara itu, menurut Ahmad Redi, gugatan ini diajukan guna memastikan bahwa Pemerintah khususnya Menteri ESDM dapat berhukum secara benar karena secara jelas, tegas, dan terang benderang bahwa UU Minerba melarang ekspor mineral yang belum diolah dan dimurnikan di Indonesia, dan ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 10/PUU-VIII/2014, namun Menteri ESDM malah menyimpangi ketentuan Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba dan Putusan MK.

Menurut Redi, kesesatan lainnya yaitu adanya norma dalam Permen ESDM yang mengatur bahwa KK dapat menjadi IUPK, padahal dalam UU Minerba jelas bahwa IUPK lahir dari rezim WPN yang mendapat persetujuan DPR, kemudian diubah menjadi WIUPK, lalu ditawarkan ke BUMN, apabila BUMN tidak berminat baru dilelang kepada swast secara lelang. Hal itu tegas dalam UU Minerba.

"Kita ingin Menteri ESDM dapat berhukum secara lurus, waras, dan memastikan kepentingan nasional di atas kepentingan korporasi asing, khususnya PT Freeport dan lainnya. Kebijakan minerba harus dikawal karena SDA ini titipan anak cucu yang harus memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besar kelompok tertentu," ujar Redi.

Menurut Redi, langkah gugatan ini merupakan langkah terakhir setelah Koalisi menyurati Presiden dan Menteri ESDM mencabut regulasi tersebut. Koalisi juga melaporkan Menteri ESDM atas dugaan mal administrasi dalam penyusunan regulasi minerba tersebut ke Ombudsman RI (ORI).

ORI terus melakukan pemeriksaan dan tanda-tanda dugaan mal administrasi dalam pembentukan regulasi tersebut sudah terlihat, misalnya mengenai izin prakarsa dari Presiden dalam penyusunan RPP yang tidak ada, tidak adanya proses harmonisasi dan sinkronisasi formal oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta tidak adanya partisipasi publik padahal UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hak publik untuk terlibat.

Gugatan  ini didasari bahwa pertambangan mineral merupakan  kekayaan alam tak terbarukan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh  karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara guna memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.(Albi Wahyudi)