Audit Teknologi Perlu, Namun Jangan Mematikan PT DI

Jakarta -  Industri Pertahanan RI dinilai memerlukan adanya Auditor Teknologi. Hal ini sebagai bentuk dari transparansi. Selama ini masyarakat hanya menerima informasi satu arah soal kemajuan industri pertahanan RI, tanpa bisa diverifikasi kebenarannya.

Demikian ditekankan oleh Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie pada Diskusi Alutsista di Press Room DPR Jakarta, Rabu, (26/4).

"Tidak adanya Auditor Teknologi yang mampu menjadi tolok ukur terhadap Industri Pertahanan kita, menjadi penyebab utama terus berpolemiknya persoalan Alutsista di Indonesia," tuturnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Mantan Menteri Riset dan Teknologi, Muhammad AS Hikam yang juga menjadi pembicara dalam acara itu.

Selama ini industri pertahanan RI seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad dan lainnya, selalu mengklaim telah mencapai kemajuan.

"Namun masyarakat tak ada akses dan tolok ukur yang dapat dijadikan pembanding dan penentu kewajaran. Jadi, seolah kita diminta percaya saja pada klaim yang dipublikasikan," ungkap Hikam.

Hikam menambahkan, dengan adanya Auditor Teknologi, industri pertahanan RI bisa benar-benar bersaing di kancah internasional.

"Kalau sekarang, RI klaim unggul, tapi dunia tidak mengakui, karena tidak ada tolok ukurnya," tegas Hikam.

Menurut Connie, tidak adanya Audit Teknologi terhadap PT Dirgantara Indonesia membuat setiap adanya penawaran kerja sama dari produsen alutsista selain Airbus kepada PT Dirgantara Indonesia, selalu dilihat sebelah mata.

"Tidak adanya Audit Teknologi, PT DI demi menjaga monopoli Airbus, selalu berlindung di balik wacana adanya upaya asing yang ingin mematikan BUMN unggulan kita," ujar Connie.

Dilanjutkannya, Airbus sudah bekerja sama dengan PT DI selama 40 tahun tapi hingga hari ini tidak punya heli satu pun buatan Indonesia.

"Kita baru mampu membuat komponen, bukan membuat Heli. Bandingkan dengan Airbus yang baru 20 tahun kerja sama dengan RRC, Airbus sudah beri ToT (Transfer of Technology—Red) 100%," papar Connie

Connie menambahkan, dari seri Z5 sampai Z9, baik design license maupun production line ada di BUMN RRC.

"Kenapa PT DI manut saja 40 tahun bekerja sama dengan Airbus, cuma menjadi agen penjual Heli? Ini aneh. Bukan ini tujuan didirikannya Industri Pertahanan RI. Cougar, contohnya, ToT kita cuma 7%. PT DI harus jelas ke mana mau spesialisasinya agar optimal. Jangan semua diambil sendiri, lalu tak ada yang jadi," tegasnya.

RI sedang menerima sejumlah tawaran kerja sama dengan ToT 100% yang datang dari beberapa pihak. Bahkan termasuk dari merek papan atas dunia yang siap membagi 100% teknologi canggihnya ke RI.

"Tapi seolah mentah, karena PT DI selalu menuding tawaran ToT 100% sebagai cara asing membunuh industri pertahanan RI. Padahal kalau ada audit teknologi dan fasilitas BPPT, semua terukur dan tidak bisa main klaim sepihak," ungkap Connie.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, menyetujui perlunya audit teknologi pada industri pertahanan RI.

"Audit Teknologi memang perlu. Tapi jangan sampai mematikan PT DI, melainkan untuk membangun ulang PT DI agar lebih baik lagi. Jadi, semangatnya kritik adalah membangun, bukan mematikan PT DI," pungkas Tubagus. (*)