HTI Dibubarkan, Polri Bakal Beber Kegiatannya

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan Polri akan memberikan sejumlah data tentang kegiatan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada kejaksaan. Hal ini sehubungan dengan keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut.

"Peran Polri memberikan informasi, fakta dan data-data tentang kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," jelas Kapolri di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, Jakarta Timur, Senin.

Menurutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, pihaknya menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran ormas tersebut.

"Faktanya, baik melalui pernyataan, kegiatan mereka sudah kami kantongi. Selain itu ada banyak aduan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menolak kehadiran HTI," tuturnya.

Tito mengatakan bahwa langkah pembubaran HTI akan dilakukan melalui proses peradilan.

"Tugas pembubaran nanti dilaksanakan oleh kejaksaan atas permintaan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan yang akan lakukan gugatan ke pengadilan," ujarnya.

Pada Senin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal ini disampaikan Menko Polhukam usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

"Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto.

Keputusan ini, lanjutnya, diambil pemerintah bukan berarti anti terhadap ormas Islam.

Namun, semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tambahnya.

"Selama ini aktifitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI. Sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," jelas Wiranto. (*)