Sawit Watch: Percepat Moratorium Sawit

hariansuara.com, Jakarta – Perkumpulan Sawit Watch mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mempercepat penghentian sementara (moratorium) perizinan kelapa sawit dan batubara, yang tahun lalu pernah dijanjikan.

“Pemerintah dapat menggunakan indikator dan capaian yang jelas dan terukur sebagai cara untuk melakukan peninjauan terhadap moratorium sawit,” kata  Inda Fatinaware, Direktur Sawit Watch di Jakarta, Jumat (12/5).

Menurutnya, Pemerintah perlu melakukan :

1. Pertama, Mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit dalam bentuk Peraturan Presiden.

2. Kedua, melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia disertai dengan rencana aksi dan indikator capaian yang jelas dan terukur. Membentuk tim Independen untuk melakukan audit kepatuhan dan merekomendasikan pencabutan atau penciutan izin-izin perkebunan yang melanggar hukum.

3. Ketiga, memperkuat perlindungan hutan alam dan lahan gambut  melalui audit kepatuhan seluruh industri atau usaha berbasis lahan.

4. Keempat, Pemerintah perlu membuat monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi moratorium sawit tersebut dan dilakukan bersama-sama publik.

Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perijinan kelapa sawit dan batubara. Dalam draf Inpres moratorium yang beredar, terdapat beberapa  hal diatur seperti evaluasi perijinan, penundaan pemberian hak guna usaha (HGU), pemberdayaan petani, proses hilirisasi produk sawit dan persoalan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pernyataan tersebut memberikan sinyal tentang moratorium sawit dimana tidak akan ada penerbitan perijinan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Namun sampai saat ini belum terlihat kejelasan kapan Inpres ini akan dikeluarkan. (Albi Wahyudi)