Pemerintah Akan Susun Formula Tarif Layanan Data

hariansuara.com, Jakarta – Pemerintah berencana untuk menyusun formula untuk menetapkan tarif layanan data pengguna smartphone di Indonesia.

Hal itu dipandang penting dilakukan untuk mengatasi adanya polemik tarif data yang menjadi mahal belakangan ini. Sudah saatnya pemerintah dan badan regulasi yang menaungi bisnis tersebut harus cepat melakukan formula kebijakan yang tepat.

Saat ini Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dengan karakteristik sebagai negara kepulauan, pasar lndonesia sangat membutuhkan komunikasi yang terjangkau (affordable) termasuk komunikasi data yang diperkirakan akan menjadi tulang punggung perekonomian digital di masa datang.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, keterjangkauan itu tidak hanya keberadaan layanan tetapi juga tawaran layanan dengan hangat yang terjangkau. Meski tak terjangkau, kualitas layanan (quality of services) tak harus dikorbankan. Yang paling dibutuhkan pelanggan seluler saat ini adalah layanan data yang stabil dan terjangkau.

Dalam kacamata regulasi, pemerintah memang tidak ikut dalam penentuan tarif layanan data. Tetapi pemerintah harus mampu memberi ekosistem bisnis yang terbaik agar tarif layanan data dapat terjangkau bagi masyarakat.

"Dari sisi penyelenggara jasa seluler, keuntungan bisnis memang menjadi orientasi. Tetapi karena iklim bisnis yang sangat kompetitif. Operator harus selalu melihat bagaimana kondisi persaingan di lapangan. Tentu tidak diharamkan melakukan promo-promo untuk menarik pelanggan tetapi kembali lagi kepentingan konsumen harus dikedepankan. Mereka berhak memperoleh layanan dengan tarif data terjangkau dan kualitas yang baik." ungkap Rudiantara dalam Polemik Tarif Data, di Jakarta, Selasa (16/5).

Sedangkan menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, dari kacamata pengguna, layanan data sebaiknya tidak membuat pengguna dalam posisi memilih sesuatu yang pahit karena tak ada layanan lain yang tersedia.

“Kalau penyelenggara jasa seluler masih menggunakan mindset seperti ini, cepat atau lambat akan terlibas dari persaingan. Contoh paling nyata adalah bagaimana "memaksa" konsumen untuk merasakan bundling dengan konten-konten tertentu yang nyatanya konten tersebut tidak sesuai dengan keinginan penggunanya,” ujar Tulus.

Menurut Tulus, pengguna terkesan hanya menjadi obyek jualan semata tanpa mengindahkan bahwa tak semua orang suka dengan konten yang dibundling dalam paket jualan data.

Sementara itu menurut Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI), Ketut Prihadi, dari sisi ekosistem bisnis, semua harus diuntungkan atau win-win solution. Penyelenggara jasa seluler harus mendapatkan keuntungan dari bisnis mobile data agar layanan data tetap berlangsung.

“Di sisi lain, penyelenggara jasa seluler juga harus melakukan efisiensi agar harga jual data ke konsumen dapat memenuhi keterjangkauan konsumen,” ungkap Ketut.

Ketika ekosistem itu berjalan dengan baik, menurut Ketut, tentu masyarakat banyak akan diuntungkan karena mereka akan memperoleh layanan mobile data dengan kecepatan maksimal dan harga terjangkau.

Untuk itu, lanjut Ketut, BRTI sedang menyusun revisi atau pengganti dari Peraturan Menteri (PM) 9/2008, di mana tarif untuk layanan data akan diatur menggunakan formula.

Adapun materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) diantaranya, pertama komponen biaya elemen jaringan (network element cost) merupakan biaya penggunaan jasa akses internet.

Kedua, biaya penggunaan layanan akses internet berupa biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan layanan akses internet. Ketiga, biaya penggunaan akses internet sudah termasuk biaya elemen jaringan sewa bandwidth internasional.

Keempat, komponen biaya aktivitas layanan retail merupakan biaya aktivasi dan atau biaya berlangganan. Kelima, komponen profit margin merupakan tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh penyelenggara. (Albi Wahyudi)