Lemhanas: Persatuan Dan Kesatuan Indonesia Bukan Paksaan

hariansuara.com, Jakarta – Sejak kasus penodaan agama Islam dilakukan oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencuat, massa pendukung Ahok menilai beberapa unjuk rasa besar-besaran yang bertajuk “Aksi Bela Islam” sebagai tindakan menolak keberagaman.

Sebaliknya, pengunjukrasa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) membantah aksi-aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk radikalisme dan ekstremisme.

Mereka menilai apparat penegak hokum lamban dalam menangani kasus Ahok.

Dalam jumpa pers di sela acara Jakarta “Geopolitical Forum” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat,

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo dalam acara ‘Geopolitical Forum’ di Jakarta mengatakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terwujud saat ini bukan hasil dari paksaan. Tetapi karena semangat kesukarelaan dari beragam elemen bangsa yang berbeda latar belakang agama, suku, dan budaya untuk menyatukan pandangan dan sikap mereka.

"Tidak pernah ada yang memaksakan tentang persatuan dan kesatuan. Kita bersatu sebagai bangsa bukan melalui pemaksaan. Semua berasal pada semangat kesukarelaan, keikhlasan. Ingat, bukan saja sejak 1945. Padahal saat itu banyak sekali kesultanan. Bahkan sampai 1945 kita masih mengenal BFO, negara federal bentukan Belanda tapi semuanya akhirnya lebur karena kesukarelaan untuk ingin menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Dalam acara itu, mantan Menko Perekonomian dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dorodjatun Kuntjoro menggarisbawahi perlunya mengatasi perbedaan yang ada sekarang agar tidak menjadi konflik.Mengingat potensi peningkatan perbedaan dan konflik di masa depan semakin besar. (*)