
Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan, kebijakan pengampunan pajak yang telah berlaku sejak 18 Juli 2016 tidak hanya ditujukan kepada para pelaku usaha besar atau pihak-pihak yang menyimpan dana di luar negeri, akan tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha kecil serta semua Warga Negara Indonesia.
Kebijakan tersebut pun berlaku bagi warga yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut Presiden terangkan pada sosialisasi kebijakan tersebut di Ballroom Hotel Santika, Medan, Jumat, (22/7/2016),
"UMKM yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar hanya kena 0,5% persen, cepat ikut. Jangan telat," jelas Presiden dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa saat ini adalah kesempatan terbaik bagi seluruh warga untuk mengikuti kebijakan tersebut. Hal itu dikarenakan kebijakan pengampunan pajak yang digulirkan kali ini telah mendapatkan dukungan baik secara sosial maupun politik.
"Sudah, semuanya seperti meyakinkan saudara-saudara semua. Kapolri baru juga mendukung," ucap Presiden.
Jika melihat ke belakang, Indonesia pernah menggulirkan kebijakan serupa pada tahun 1964, namun pergolakan situasi politik masa itu tidak mendukung keberlangsungan kebijakan tersebut. Sementara di tahun 1984, Indonesia kembali mengadakan Program Tax Amnesty tapi tidak optimal karena saat itu tengah terjadi booming minyak dan penjualan kayu.
"Banyak negara gagal, banyak juga yang berhasil. Saya ingin amnesti pajak berhasil dan pengawasnya saya sendiri, lewat intelijen dan BPKP," terang Presiden.
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU