Beragam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Belum Terungkap

hariansuara.com, Jakarta – Menjelang hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan diskusi publik di Jakarta. Diskusi kali ini bertema ‘ Menelusuri Sumber Primer Sejarah Konstitusi Republik Indonesia’.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia masih menyimpan beragam rahasia. Dokumen-dokumen sejarah ketatanegaraan belum sepenuhnya, atau bahkan patut diduga untuk tidak diungkap.

“Sudah saatnya pemerintah pasca reformasi secara jujur membuka beragam dokumen sejarah ketatanegaraan sebagai bukti komitmen terhadap open government sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,”ungkap Mustafa Fahkri, Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.

Salah satu yang menjadi tanda tanya adalah mengenai dokumen otentik terkait dengan pembahasan seputar dasar negara Pancasila dan UUD 1945, yang sampai saat ini tidak pernah diungkap. Hanya menjadikan buku ‘Naskah Persiapan UUD 1945’ sebagai referensi utama.

“Hal yang sama juga dilakukan oleh penyusun risalah BPUPKI,” tambahnya.

Dalam diskusi publik ini Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga menggaungkan tuntutan agar dibuka fakta baru terkait sejarah ketatanegaraan Indonesia, sekaligus membangun kebiasaan bagi semua pihak untuk selalu menelusuri suatu hal dari sumber primernya. Dengan demikian hak konstitusional warga Negara akan sejarah bangsanya yang otentik dapat terpenuhi. (Bintang Samudra)