Privatisasi Laut Tak Sesuai Asas Pancasila

hariansuara.com, Jakarta - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, segala macam bentuk kebijakan yang mendorong adanya privatisasi wilayah kelautan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Privatisasi dan komersialisasi bertolak belakang dengan nilai Pancasila, yakni gotong-royong," kata Abdul Halim, di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdul Halim, sumber daya kelautan dan perikanan harus ditempatkan sebagai sarana pendakian masyarakat pesisir lintas profesi menuju kebahagiaan kolektif sebagai bangsa.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberadaban.

"Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan terlaksananya dua nilai luhur tersebut," ujarnya.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan mesti memperkuat rasa persatuan bangsa. Bukan memecah-belah atas dasar kepentingan jangka pendek.

Menurutnya, di situlah pentingnya musyawarah untuk mufakat terkait kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak menerapkan praktek privatisasi dan komersialisasi guna mewujudkan keadilan sosial.

Tentang poros maritim dunia yang menjadi salah satu visi pemerintah, Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu berpendapat, visi tersebut secara geografis sangat relevan. Namun belum ada internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan pemerintah mendorong pengembangan pelabuhan yang jadi motor dalam visi menjadi poros maritim dunia. (*)