Sosialisasi Aturan ‘Lima Hari Sekolah’ Harus Jelas dan Masif

hariansuara.com, Jakarta  – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan aturan ‘Lima Hari Sekolah’ terhitung mulai di tahun ajaran baru 2017/2018 pada bulan Juli mendatang.

Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Negara, Senin (12/6) telah menyampaikan bahwa aturan tersebut telah terbit per tanggal 9 Juni kemarin. Selain itu, telah terbit pula PP Nomor 19/2017 tentang Beban Tugas Guru, dimana beban mengajar tatap muka minimal dari 24 jam dalam sepekan menjadi 40 jam. Menteri Muhadjir menjelaskan acuan tersebut mengacu pada standar kerja ASN.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan, bahwa aturan mengenai ini harus disosialisasikan secara masif dan jelas. Serta, harus ada komunikasi yang baik hingga ke daerah.

“Kalau hal ini berdasarkan kajian, silahkan saja. Tapi, sebagai kebijakan politik harusnya tidak hanya diputuskan oleh satu institusi yang memiliki otoritas atau dari pendukungnya saja, tapi juga harus berdasarkan pilihan publik, public choice. Jadi jangan sampai masyarakat menjadi resah hanya karena kebijakan seperti ini,” jelas Abdul Fikri di Jakarta, Rabu (14/6).

Sebab, Fikri menilai, terdapat setidaknya dua tantangan sebelum kebijakan ini diberlakukan. Pertama, soal perubahan aturan jam belajar. Kedua, soal Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu beban kerja dan jumlah guru. Ketiga, mengenai sarana dan prasarana, khususnya mengenai ketersediaan ruang kelas ideal.

“Kalau 8 jam nya 60 menit, maka mulai jam 7 selesai jam 3. Kalau 45 menit, maka akan berkurang menjadi pulang jam 2 sore. Kalau plus istirahat maka pulang jam 4. Aturan seperti ini harus clear, kalau tidak clear, berbahaya,” ujar Mantan Guru SMK di Kota Tegal ini.

Persoalan jam belajar ini menjadi persoalan, sebab berdasarkan Kunjungan Kerja Panja Dikdasmen pekan lalu, Komisi X DPR RI mendapatkan keluhan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara jika para siswa harus pulang sampai sore.

Dari segi sarana dan prasarana, pemberlakuan 8 jam atau lima hari sekolah, harus didukung oleh infrastruktur sekolah yang baik. Faktanya, saat ini terdapat sekitar 1,8 juta ruang kelas di seluruh Indonesia. Dari  angka tersebut hanya sekitar 450-500 ribu ruang kelas dalam kondisi baik.

“Bagaimana jika anak-anak yang sekolah siang harus dipadatkan menjadi pagi semua. Bagaimana dengan fasilitas laboratorium, komputer, dan sarana prasarana lainnya. Ini tentu harus dipikirkan baik-baik,” ungkap Fikri.

Dengan adanya sosialisasi masif terkait aturan ini, Fikri berharap tidak akan terjadi kegaduhan. Mengingat, jumlah sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah, jumlahnya kalah dengan yang dikelola oleh swasta atau ormas. (*)