
Jakarta - Presiden Indonesia Joko Widodo akan menempatkan pemerintah pada sisi sejarah yang salah jika ia melanjutkan dengan putaran baru eksekusi, demikian tulis Amnesty International, Selasa, (26/7/2016), kemarin.
Amnesty International menerima laporan bahwa setidaknya 14 orang dieksekusi pekan ini, yang terdiri dari empat warga Indonesia dan sepuluh warga asing, termasuk Pakistan, India, Zimbabwe, Senegal, Afrika Selatan, dan Nigeria.
"Era Presiden Widodo seharusnya mewakili awal yang baru bagi hak asasi manusia di Indonesia. Sayangnya, dia bisa memimpin jumlah tertinggi eksekusi di era demokrasi negara itu pada saat sebagian besar dunia telah berbalik pada praktek yang kejam ini," kata Josef Benedict, Wakil Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik.
Amnesty International khawatir bahwa beberapa tahanan yang menghadapi regu tembak divonis bersalah dalam persidangan, tidak mengajukan permintaan grasi kepada Presiden.
Dalam laporan yang diterbitkan oleh Amnesty International tahun lalu, organisasi ini menemukan bahwa dalam 12 kasus terdakwa tidak diberi akses ke penasehat hukum pada saat penangkapan mereka, dan pada periode yang berbeda setelahnya. Ada yang menyatakan mereka disiksa dan mendapat perlakuan buruk lainnya saat dalam tahanan polisi, dan dipaksa untuk "mengakui" dugaan kejahatan mereka. Untuk saat ini, klaim ini belum diselidiki oleh pihak berwenang.
Keputusan pemerintah Indonesia untuk terus maju dengan putaran ketiga eksekusi telah bertemu dengan permohonan grasi oleh Pakistan dan banyak lainnya.
Pihak berwenang Pakistan telah meminta rekan-rekan mereka dari Indonesia untuk menghentikan eksekusi Zulfiqar Ali, seorang Pakistan pekerja nasional dan tekstil, yang menggambarkan bagaimana ia disiksa dalam tahanan dan telah menghabiskan lebih dari satu dekade di penjara karena pelanggaran narkoba. Selama penahanan pra-sidang, ia tidak diizinkan akses ke pengacara sampai sekitar satu bulan setelah penangkapannya.
"Kasus Zulfiqar Ali menunjukkan, hukum internasional telah berulang kali dilanggar dalam kasus hukuman mati, dari saat penangkapan, selama persidangan, dan pada tahap banding."kata Josef Benedict. "Masyarakat internasional harus khawatir dengan kebangkitan eksekusi, dan negara-negara lain harus berbicara untuk mereka yang menghadapi hukuman mati di Indonesia."
Indonesia memiliki catatan yang kuat memperjuangkan hak-hak warganya di luar negeri yang terancam hukuman mati, tapi itu adalah posisi bahwa pemerintah tidak konsisten menegakkannya di dalam negeri, di mana Presiden Widodo mengklaim bahwa hukuman mati diperlukan untuk mencegah kejahatan narkoba.
"Tidak ada bukti untuk mendukung posisi Presiden Widodo. Hukuman mati tidak mencegah kejahatan. Melaksanakan eksekusi tidak akan menyingkirkan Indonesia dari narkoba dan itu akan merusak posisi Indonesia di dunia," kata Josef.
"Jika Presiden Widodo serius mengklaim tempat untuk Indonesia di panggung dunia dan sebagai pemimpin di kawasan ini, ia tidak bisa mengabaikan kewajiban HAM-nya. Langkah pertama adalah moratorium eksekusi dengan maksud untuk membersihkan Indonesia dari hukuman yang tidak adil dan untuk semua,” tuturnya. (*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU