Perangi Pencucian Uang dan Terorisme, Indonesia akan Bergabung dengan FATF

hariansuara.com, Jakarta – Indonesia dijadwalkan akan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2017, yang memiliki kontribusi memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hal tersebut berkat lobi intensif yang dilakukan Delegasi RI dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, PPATK, KBRI Madrid, dan PTRI Jenewa.

Dalam surat resmi tanggal 29 Juni 2017 yang dikirimkan oleh President FATF Juan Manuel Vega-Serrano kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia disebutkan bahwa, setelah pertemuan Pleno di Valencia dari 21-23 Juli, Indonesia mendapat dukungan penuh dan menyetujui agar keanggotaan tersebut terbuka untuk Indonesia.

"Presiden FATF yang didukung oleh mayoritas peserta sidang memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF," ujar dia.

Ia menjelaskan, FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional.

Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, yang juga merupakan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Kemajuan Indonesia dinilai signifikan karena telah memiliki UU No. 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 9/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maupun penerbitkan Peraturan bersama mengenai Proliferasi senjata pemusnah massal.

Pengalaman dan kapasitas Indonesia dalam isu ini juga dipercaya dapat memberi nilai tambah yang signifikan bagi FATF beserta anggota dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di tingkat internasional, Indonesia adalah anggota aktif dalam The Egmont Group, Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), termasuk menggiatkan serangkaian kerjasama Financial Intellegence Unit (FIU) Indonesia dengan FIU negara-negara lain.

Lebih jauh, Indonesia juga telah memberikan sumbangsihnya bagi komunitas internasional dengan menyusun Regional Risk Assessment on Terrorism Financing yang pertama di dunia, menginisiasi National Risk Assessment on Money Laundering/Terrorist Financing, dan menyusun AML/CFT Perception Index yang pertama di dunia.  (*)