Masalah Tender Terbanyak Dilaporkan ke KPPU

hariansuara.com, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan perihal laporan yang datang dari masyarakat.

"Sejak KPPU berdiri hingga 2017, terdapat 2.537 laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebanyak 73 persen terkait pengadaan barang dan jasa," kata Syarkawi melalui siaran pers di Jakarta, Selasa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebenarnya memiliki peran penting dalam mendongkrak perekonomian nasional.

"Sayang, tidak tidak sedikit proses pengadaan barang dan jasa yang justru berujung pada praktik persaingan tidak sehat dan korupsi," tuturnya.

Karena itu, KPPU bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK), mengadakan Workshop `Risiko Penyimpangan dalam Semua Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya` untuk mencegah persaingan tender yang tidak sehat.

"Workshop ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi Investigator KPPU dan Auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan tender. KPPU dan BPK ingin mendorong efisiensi ekonomi nasional," jelasnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, APBN 2017 yang mencapai Rp2.100 triliun harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan atau mengurang ketimpangan, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi penduduk miskin.

“Basis dari pertumbuhan ekonomi tinggi adalah pertumbuhan produktivitas, dasar dari produktifitas adalah efisiensi, guna mendorong efisiensi, salah satu caranya, yakni lewat proses kompetisi yang sehat," pungkas Syarkawi. (*)