Anggota DPR: Pemerintah Berpotensi Otoriter dengan Perppu Ormas

hariansuara.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil melihat dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas, berpotensi menjadikan pemerintah bersikap otoriter.

"Perppu Ormas mengatur soal pembubaran ormas tanpa melalui proses hukum," kata Nasir Djamil pada diskusi "Nasib Perppu Ormas di DPR RI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Nasir, Perppu Ormas mengatur pembubaran Ormas tanpa proses hukum sehingga dapat mencederai supremasi hukum, karena mengabaikan peran lembaga hukum.

Dengan aturan tersebut, menurut dia, Perppu Ormas jika disetujui oleh DPR RI berpotensi membuat pemerintah menjadi otoriter yakni dapat membungkam ormas yang dinilai tidak sejalan dengan pemerintah.

"Pemerintah dapat membubarkan ormas yang menyuarakan sikap berbeda dengan pemerintah," katanya.

Jika Perppu Ormas ini disetujui, Nasir mengkhawatirkan, akan mematikan demokrasi yang telah dibangun sejak awal reformasi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, fraksinya akan menolak Perppu Ormas pada pembahasan di DPR RI. (*)