HTI Menilai Pencabutan Badan Hukum adalah Bentuk Kesewenang-wenangan

hariansuara.com, Jakarta – Menanggapi pencabutan badan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai hal itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

"Penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas saja sudah merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah karena menghapus proses pengadilan di dalam menghadapi ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dengan mencabut badan hukum HTI, maka pemerintah melakukan dobel kesewenang-wenangan," kata Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pencabutan status badan hukum menurut Perppu yang baru saja diterbitkan itu adalah sebuah sanksi administratif setelah lebih dulu dilakukan penerbitan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh ormas.

"Hingga hari ini, kami belum pernah menerima surat peringatan sehingga tidak jelas pelanggaran apa yang kami dilakukan," kata Ismail.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah tiba-tiba mencabut status hukum HTI.

"Ini lah yang kita sebut kesewenang-wenangan. Jadi pemerintah dengan pencabutan status hukum ini telah melakukan dobel kesewenang-wenangan. Pertama menerbitkan perppu itu sendiri, kedua dengan pencabutan status hukum ini," ujarnya.

Terkait pencabutan status hukum HTI, kata dia, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu keputusan Menkumham seperti apa.

"Yang baru kita dengar kan konferensi pers tentang keputusan pencabutan status hukum," kata Ismail.

Karena HTI belum melihat isi keputusan pencabutan badan hukum itu secara langsung, menurut Ismail, pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji isi keputusan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah apa yang akan diambil.

"Kita akan mengkaji keputusannya seperti apa, melakukan konsultasi dengan penasehat hukum kita Pak Yusril Ihza Mahendra. Yang Pasti HTI tidak akan tinggal diam, HTI akan melakukan upaya hukum," ujarnya.

Mengenai aktivitas HTI yang dinilai pemerintah tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, tambah Ismail, itu merupakan tudingan pemerintah terhadap HTI.

"Adanya Perppu Ormas ini kita tidak diberi kesempatan untuk membela diri, yang ujung-ujungnya pencabutan status hukum HTI," keluhnya. (*)