Paripurna DPR Setujui RUU Pemilu, 4 Fraksi ‘Walk Out’

hariansuara.com, Jakarta – Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang secara voting pada Jumat (21/7) dini hari.

"Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 yang pro opsi A 322. Dan opsi B 217 karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita putuskan kita setuju. Apakah setuju?," kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Paripurna DPR menyatakan setuju lalu Novanto mengetuk palu tanda disetujui.

Paket A tersebut adalah ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi: 3-10, konversi suara saint lague murni.

Setelah RUU Pemilu disahkan menjadi UU, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan setelah disahkan menjadi UU, maka tahapan Pemilu serentak 2019 sudah bisa berlangsung dengan payung hukum yang sah.

Dia mengatakan setelah RUU Pemilu disahkan maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum dan menunjukkan kepatuhan pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan prinsip UUD 1945.

Dalam sidang tersebut juga, terjadi aksi "walk out" oleh Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat. Mereka menarik diri saat sidang memasuki proses voting.

Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Muzani, Fraksi PKS yang diwakili oleh Al Muzamil, Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Benny K Harman dan Fraksi PAN yang diwakili oleh Yandri Susanto. Mereka menyampaikan pandangan masing-masing Fraksi untuk tidak ikut serta dalam proses voting untuk memutuskan paket A atau B terkait Presidential Threshold.

“Apapun yang sudah diputuskan kami hormati, kami sampaikan bahwa PAN dalam proses pengambilan keputusan RUU penyelenggaraan pemilu, untuk tahapan berikutnya pengambilan tingkat kedua kami menyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan malam ini,” ungkap Yandri.

Sementara itu Muzani dari Gerindra mengatakan, "Fraksi Gerindra tidak ikut dalam pengambilan voting tersebut, kami tidak bertanggung jawab atas putusan politik tersebut. Kami berharap proses pemilihan umum dan pilpres dilakukan dengan cara yang lebih baik." Pandangan dan sikap yang sama juga disampaikan oleh 2 Fraksi lainnya. (*)