Staf Ahli Presiden: Ada 3 Hal yang Kurang Memadai dari UU No. 17 Tentang Ormas

hariansuara.com, Jakarta – Staf Ahli Presiden, Ifdhal Kasim menjelaskan alasan pemerintah mengeluarkan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ia mengungkapkan ada dua isu krusial yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, keadaan genting yang memaksa Presiden mengeluarkan Perppu. Kedua, pembatasan yang ada di dalam Perppu No. 2/2017.

“Pertama mengenai kegentingan yang memaksa, dalam sistem Presidensial, Presiden selalu diberikan wewenang untuk memberlakukan keadaan emergency, seperti menerbitkan Perppu. Undang-undang kita mengatur tentang itu,” jelas Ifdhal di Jakarta, Senin (24/7).

“Yang kedua, salah satu sumpah Presiden adalah menyatakan kesetiaannya pada Pancasila dan UUD 1945. Hal inilah yang mendasari kapan Presiden menggunakan emergency tersebut. Pasti ada perdebatan apa itu keadaan memaksa,” tambahnya.

Menurut Ifdhal, tafsir konstitusional mengenai keadaan memaksa ini sudah dirumuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya tahun 2009 yang lebih spesifik.

Ia menganalogikan keadaan memaksa ibarat mesin. Jika mesin itu rusak, ia tidak akan bisa memperbaiki diri sendiri tetapi harus dengan bantuan montir. Oleh karena itu, perlu ada yang orang mengambil keputusan dan mempunyai kuasa. Dalam hal ini yaitu Presiden.

Kemudian, lanjutnya, banyak pakar menyatakan bahwa UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas itu sudah mengatur tentang pelarangan atau pembatalan ormas.

“Benar UU No. 17 mengatur itu, tetapi tidak cukup memadai untuk pemerintah melakukan kontrol secara efektif atau segera terhadap ormas. Pasal inilah yang menjadi dasar pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas,” ujar Ifdhal.

Ifdhal menambahkan, paling tidak ada 3 hal yang kurang memadai dari UU no. 17 tentang Ormas. Pertama, terkait dengan kewenangan dari pejabat tata usaha untuk mengambil tindakan terhadap ormas, pada UU No. 17 itu diberikan pada lembaga peradilan. Sehingga pemerintah akan menempuh rute panjang untuk meminta pembatalan satu badan hukum ormas.

“Pemerintah harus mengambil langkah legitimasi. Kemudian menyerahkannya pada Jaksa Agung. Setelah itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika kluar keputusan yang inkrah, pemerintah tidak bisa langsung mencabut atau membatalkan, tetapi harus mengkonsultasikan terlebih dulu ke MK, Kepolisian dan sebagainya. Jadi rutenya panjang dan sangat tidak efisien,” ujarnya.

Kedua, hukum administrasi yang tidak memadai. Dalam UU, keormasan masuk dalam hukum administrasi. Jika ormas ingin memiliki izin kegiatan, harus ada syarat-syarat sesuai hukum administrasi. Syarat inilah yang menjadi kontrol dari aparat administrasi. Sehingga jika ada pelanggaran, bisa langsung diambil tindakan terhadap ormas tersebut.

Yang terakhir adalah ideologi yang dianggap bertentangan pada Pancasila terlalu spesifik, seperti Marxis, Lenis dan Komunis. Ideologi tersebut sudah lama, oleh karena itu diperlukan perluasan pengertian ideologi mengikuti perkembangan zaman.

“Ini tiga hal yang menunjukkan tidak memadainya lagi UU No.17, sehingga Perppu ini tidak spesifik pada satu organisasi, tetapi berlaku pada semua organisasi masyarakat,” tukasnya. (Albi Wahyudi)