DPP IMM: Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Harus Dicabut

hariansuara.com, Jakarta – Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, begitulah yang disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Genosida yang terjadi di Myanmar dan yang dituduhkan oleh presiden Turki menjadi pemandangan yang buruk di dunia internasional. Hal ini mengundang amarah seluruh kalangan dan golongan.   Tak terkecuali, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yang menyatakan sikap  bahwa Pemerintah Myanmar pantas dihukum atas kebiadaban sistematis terhadap warga minoritas Rohingya jika hal ini tidak dapat dihentikan.

DPP IMM pun mendesak negara-negara ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN jika kekejaman terhadap etnis Rohingya jika penindasan ini terus terjadi. Selain itu,  Indonesia sebagai negara mayoritas Islam terbesar dunia harus jadi pelopor sanksi internasional atas Myanmar.

“Nobel Perdamaian pemimpin Myanmar  (Aung San Suu Kyi) harus dicabut oleh komite hadiah nobel karena telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.” tulis siaran pers DPP IMM yang diterima hariansuara.com, sabtu, (2/9).

DPP IMM mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka pintu perbatasan agar etnis Rohingya bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar.  Dan menginstruksikan ke seluruh Pimpinan IMM di seluruh Indonesia dan di luar negeri untuk melakukan Aksi Kemanusiaan untuk melawan tindakan genosida di Myanmar.