PKS: Presiden Jokowi Harus Bertindak Nyata Bela Rohingya

hariansuara.com, Jakarta - Sikap tegas Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap minoritas Rohingya di Myanmar sangat dinantikan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera bertindak nyata menghentikan pembersihan etnis (ethnic cleansing) di Myanmar.

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara ASEAN terbesar, untuk bertindak lebih nyata dalam upaya menghentikan pembersihan etnis," tegas Mantan Anggota DPR RI yang menjadi Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman  di Jakarta, Senin (4/9/2017).

Sohibul Iman mengatakan, Indonesia harus segera menempuh jalur-jalur diplomatik baik bilateral  maupun multilateral melalui organisasi ASEAN, OKI dan PBB dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis.

"Kami PKS melihat masalah kewarganegaraan ini sangat penting. Pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya. Sebagaimana dulu ayah dari Aung San Suu Kyi  memberi apresiasi kepada tokoh-tokoh Rohingya. Tapi setelah kudeta militer, status Rohingya menjadi tidak jelas,"imbuh Sohibul Iman.

Lebih lanjut Sohibul Iman menegaskan, partainya mengutuk sekeras-kerasnya pembersihan suku (ethnic cleansing) terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine oleh militer Myanmar.

 Selanjutnya ungkap Sohibul Iman, pihaknya juga menginstruksikan kader-kader PKS melakukan penggalangan dana kemanusiaan untuk warga Rohingya di Myanmar.

"Kami sudah meminta kepada kader-kader PKS. Bukan hanya sebatas pejabat publik, melainkan semuanya. Baik pejabat publik maupun kader biasa. Sifatnya sukarela," kata Sohibul Iman.

Sohibul Iman mengatakan, upaya penggalangan dana tersebut sudah dilakukan sejak pertama kali mencuat berita operasi ethnic cleansing atau genosida terhadap kaum Rohingya oleh junta militer Myanmar. Instruksi penggalangan dana ditujukan tidak hanya kepada pejabat publik dari PKS, tapi juga kader biasa.  "PKS sudah melakukan upaya penggalangan dana untuk korban pembantaian yang terjadi di Rohingya. Semacam program solidaritas rakyat untuk Rohingya," ungkap Sohibul.

Sebelumnya Sohibul Iman mendesak pemerintah Indonesia harus segera menempuh jalur-jalur diplomatik baik bilateral maupun multilateral melalui organisasi ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis.