
hariansuara.com, Denpasar – Delegasi Indonesia berharap adanya persamaan persepsi dalam mengatasi krisis kemanusiaan Rohingnya di wilayah Rakhine, Myanmar.
"Perlu penyamaan persepsi dalam penyelesaian krisis kemanusiaan, karena penyelamatan masa depan etnis Rohingya adalah bagian dari konsolidasi demokrasi," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals" di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9).
Fahri mengatakan permasalahan di Rohingya adalah masalah multikultur, seharusnya kaum minoritas dilindungi hak-haknya. Myanmar seharusnya mampu mengelola perbedaan antar-etnis sehingga mampu meredam diskriminasi dan kekerasan etnis di Rohingya.
"Kita melihat dan ada penyelidikan awal bahwa militer Myanmar justru terlibat dalam kekerasan bersenjata. Kalau informasi ini benar, maka masalah Myanmar bukan lagi masalah biasa, tapi sudah berbentuk kejahatan kemanusiaan," ucap Fahri.
Ia menambahkan jika hal itu terbukti maka Myanmar bisa diberi sanksi oleh ASEAN dan dunia. Bahkan bisa diseret ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran HAM.
Oleh karena itu, Fahri mendorong parlemen yang hadir dalam kesempatan ini untuk melakukan inisiasi bersama guna menyelesaikan masalah kemanusiaan di Myanmar. Pihaknya menginisiasi pertemuan antara delegasi Indonesia, Turki, dan Bangladesh.
"Ada Bangladesh, negara tetangga Myanmar yang hingga hari ini masih enggan membuka perbatasannya menampung pengungsi Rohingya. Ada delegasi dari Turki dimana negara tersebut terlihat paling menonjol dalam menginisiasi bantuan kemanusiaan di Rohingya," ujar Fahri.
Fahri berharap, pemerintah Indonesia juga bersikap tegas. Parlemen RI memang sudah mengambil sikap tegas. Pihaknya berharap, parlemen dunia yang sedang berkumpul ini bisa membantu secara politik dan kemanusiaan dan demi kemanusiaan dan persaudaraan warga dunia.
Antara
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU