DPR: Soal Satelit Perlu Adanya Kebijakan Nasional

hariansuara.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi kepada Telkom yang telah bekerja untuk memulihkan ribuan ATM dan konektivitas yang sempat offline, akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit 2 pekan lalu.  

“Itu artinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terlayani kembali secara normal. Namun, yang sangat penting kita tekankan adalah bahwa negara ini harus memiliki kebijakan satelit nasional secara menyeluruh. Ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan kita di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga atau sampai ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang UNCOPUOS (United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space) tahun 2016 di Wiena, Austria," ujar Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sukamta, Kamis, (14/9).

Sukamta menekankan, bahwa ke depan pemerintah harus merealisasikan kebijakan nasional setidaknya terkait kepemilikan orbit Indonesia, juga terkait industri dan kepemilikan satelit serta layanan satelit. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan Indonesia dengan negara lain dapat diminimalisasi.

“Kita inginkan adanya kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace. Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain,” tutur Sukamta. 

Sementara itu, lanjut Sukamta, untuk menangani hal yang urgen, langkah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur perlu dilakukan dengan cepat. Bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak gerak cepat untuk mengurangi, bisa lepas orbit ini. Sementara Satelit Telkom 4 sebagai pengganti Satelit 1 rencananya baru akan diluncurkan Agustus 2018.

“Percepatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan kita dengan asing, juga mengurangi peluang risiko bocor dan bobolnya ketahanan nasional kita,” ucap Sukamta.

Rusaknya Satelit Telkom 1 kemarin saja menimbulkan banyak tanda tanya dan spekulasi di masyarakat. Menanggapi spekulasi itu, publik diminta menunggu hasil investigasi Lockheed Martin Space Systems yang merakit satelit tersebut. Hasilnya disampaikan oleh Telkom bahwa Satelit Telkom 1 masih ada, tidak hancur berkeping-keping sebagaimana dipikirkan oleh sebagian masyarakat, namun tetap harus diganti.

"Memang kalau bicara kedaulatan, masyarakat sangat peka. Oleh karenanya tindakan cepat pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait kedaulatan sangat penting yang dapat mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat," ujar Sukamta.