BPOM Musnahkan Obat dan Makanan Ilegal Senilai 11,86 Miliar Rupiah

hariansuara.com, Serang  - Sebanyak 3.129 item (435.084 kemasan) produk obat dan makanan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 11,86 miliar rupiah dimusnahkan Badan POM.

“Produk-produk ini merupakan hasil pengawasan dan penyidikan Balai POM di Serang mulai pertengahan 2016 hingga Juni 2017”, jelas Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza Badan POM RI, Nurma Hidayati.

Rincian temuan terdiri dari (1) hasil pengawasan sebanyak 2.522 item (30.227 kemasan) obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan tanpa izin edar (TIE)/ilegal dengan nilai keekonomian mencapai hampir 500 juta rupiah, dan (2) hasil penyidikan sebanyak 607 item (404.857 kemasan) terdiri atas obat tradisional, kosmetik, Obat-Obatan Tertentu (OOT), dan pangan ilegal dengan total nilai keekonomian lebih dari 11,36 miliar rupiah. Seluruh barang bukti tersebut telah mendapatkan penetapan pemusnahan dari Pengadilan Negeri setempat.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, produk yang dimusnahkan kali ini masih didominasi oleh produk obat tradisional ilegal dan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta produk kosmetik ilegal, dimana pelaku kejahatan melakukan aksinya di sarana produksi dan distribusi ilegal”, lanjut Nurma Hidayati dikutip dari siaran pers BPOM hari ini.

Di hari yang sama, juga dicanangkan Pemberantasan Penyalahgunaan Obat di Provinsi Banten. Pencanangan ditandai secara simbolis melalui penandatanganan komitmen bersama antara Badan POM dan Pemerintah Provinsi Banten serta perwakilan masyarakat dan pelaku usaha.

 Melalui upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Obat di Provinsi Banten, Badan POM mengajak keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap keamanan produk yang beredar di tengah masyarakat.

“Penyalahgunaan obat dan peredaran produk ilegal sangat berbahaya dan merugikan kesehatan masyarakat. Badan POM akan terus berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait termasuk masyarakat, untuk bergerak bersama memberantas kejahatan obat dan makanan. Kami juga akan meningkatkan kerjasama dengan Criminal Justice System untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi para pelakunya untuk memberikan efek jera”, tegas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.