Gatot Sebut Ada Lima Ribu Senjata Ilegal, Baleg DPR: Semua Pihak Harus Bertanggung Jawab

hariansuara.com, Jakarta – Adanya isu perencanaan memasukkan lima ribu pucuk senjata api oleh pihak tertentu secara illegal ke tanah air menjadi ramai di sosial media, terlebih hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan menyebar luas.

Jenderal Gatot menyebut, ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara illegal.

“Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan lima ribu senjata secara illegal,” demikian isi posting akun twitter @RadioElshinta, Jumat, (22/9) pukul 12.42 WIB.

Kemudian pernyataan Gatot itu menjadi viral di media sosial (medsos). Pernyataan berdurasi 4.10 menit itu disinyalir diambil saat pertemuan silaturohmi para petinggi TNI AD yang juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno baru-baru ini di Jakarta.

Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menyatakan, keterkejutannya terkait berita yang disinyalir disampaikan oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.

"Yang lebih mengejukan lagi adalah adanya Jendral aktif yang turut serta membantu dan menskenariokan masuknya senjata ilegal dan yang juga membawa bawa nama Presiden RI (Joko Widodo)," kata Firman pada lintasparlemen.com, Jakarta, Sabtu (23/9).

Oleh karena itu, Firman mengaskan, agar semua pihak yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara ini untuk segera mengambil langkah tegas agar jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan, bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Disamping itu Firman meminta, agar pemerintah untuk mengevaluasi kembali terhadap kebijakan pemberian bebas visa kepada beberapa negara khususnya negara Tiongkok dengan dalih untuk menarik arus wisata asing ke dalam negeri.

"Yang jelas-jelas berdasarkan evaluasi tidak ada dampak positifnya bagi penerimaan pada negara secara signifikan, dan justru sebaliknya warga Tiongkok yang datang ke Indonesia membuat resah warga masyarakat dan beberapa pemerintah daerah. Karena banyaknya turis haram dari Tiongkok tersebut yang telah banyak melakukan pelanggaran hukum diberbagai tindak kejahatan," tegas Firman.

Selain itu, politisi asal Pati itu juga menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat mendalam dan mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap sepele terhadap isu bangkitnya kembali bahaya laten komunis di tanah air tercinta ini.

Alasan itu, Firman meminta Presiden Jokowi mengambil langkah konkrit untuk mengatasi sejumlah persoalan kebangkitan PKI yang timbul di masyarakat. Jika dibiarkan, usul Firman, isu-isu tersebut bisa membesar tanpa ada upaya menyelesaikannya.

"Hendaknya Pemerintah jangan melihat dengan sebelah mata isu-isu ini. Dan Presiden harus segera memanggil PABGAB, BIN dan BAIS untuk diminta penjelasan dan klarifikasi atas beredarnya rilis tersebut dan upaya konkrit yang harus dilakukan agar renana penyelundupan senjata ini dari dini dapat dicegah. Karena sudah membuat resah masyarakat," paparnya.

"Dan klarifikasi ini sangat penting dilakukan agar dengan munculnya berita ini tidak semakin meningkatkan rasa kebencian masyarakat terhadap pendatang dari Tiongkok yang juga perilakunya sudah menimbulkan keresahan masyarakat. Kalau tidak segera ada upaya pencegahan ini akan bisa menimbulkan konflik yang dipicu rasa kebencian dan perilaku pendatang haram dari Tiongkok ini," jelasnya.