Magma Gunung Agung Meningkat, 57.418 Jiwa Mengungsi

hariansuara.com, Bali - Aktivitas vulkanik Gunung Agung makin terus meningkat. Pergerakan magma ke permukaan juga makin meningkat yang mengindikasikan magma terus bergerak ke permukaan. Indikasi ini terlihat dari meningkatnya frekuensi gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal dan gempa tektonik lokal.

Berdasarkan pantauan Pos Pengamatan Gunung Agung PVMBG, jumlah gempa vulkanik dalam 564 kali, gempa vulkanik dangkal 547 kali dan gempa tektonik lokal 89 kali pada Senin (25/9/2017). Jumlah kejadian gempa ini lebih besar daripada sebelumnya.

“Gunung Agung saat ini memasuki fase kritis. Meski sudah dinyatakan status Awas (level IV) sejak 22/9/2017, bukan jaminan akan pasti meletus. Tergantung pada kekuatan dorongan magma. Jika kekuatan dorongan besar dan mampu menjebol sumbat lava maka akan terjadi letusan. Peluang terjadi letusan cukup besar. Namun tidak dapat dipastikam kapan meletus. Sampai saat ini Gunung Agung belum meletus.” tutur Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam keterangan tertulisnya hari ini.

Radius berbahaya tetap yaitu di radius 9 km dan tambahan 12 km di sektor utara-timur laut dan 12 km di sektor tenggara-selatan-baratdaya. Zona tersebut hatus dikosongkan.

Sebagian besar masyarakat di zona tersebut telah mengungsi. Jumlah pengungsi hingga Selasa pagi (26/9/2017) sebanyak 57.428 jiwa di 357 titik yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali. Sebaran jumlah pengungsi:

1. Kabupaten Badung 3 titik (328 jiwa).

2. Kabupaten Bangli 28 titik (4.690 jiwa).

3. Kabupaten Buleleng 24 titik (8.518 jiwa).

4. Kota Denpasar 26 titik (2.212 jiwa).

5. Kabupaten Gianyar 9 titik (137 jiwa).

6. Jembrana 4 titik (82 jiwa).

7. Kabupaten Karangasem 84 titik (21.280 jiwa).

8. Kabupaten Klungkung 162 titik (19.456 jiwa).

9. Kabupaten Tabanan  17 titik (715 jiwa).

Penangan pengungsi terus dilakukan. Gubernur Bali telah menetapkan penanganan darurat dan pengungsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali. Bupati dan walikota bertanggung jawab melakukan penanganan bencana di daerahnya. BNPB mengkoordinasikan potensi nasional dari TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU Pera, Basarnas, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan  dan lainnya untuk mendampingi pemerintah daerah.