Semua Anggota IKADIN Harus Perangi Mafia Peradilan

hariansuara.com, Jakarta  - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sutrisno menekankan kepada semua anggotanya agar terus memerangi segala bentuk praktik mafia peradilan sehingga tercipta penegakan hukum yang transparan, bersih dan lugas guna pembenahan penegakan hukum di Indonesia.

"Kami semua adkovat menyadari proses penegakan hukum belum berjalan sesuai yang diharapkan. Masih banyak penyimpangan dan praktik mafia peradilan yang terjadi. Ketika penegakan hukum tidak berjalan, di sana tidak ada keadilan," kata Sutrisno dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, (29/9).

Sutrisno usai Rapat Kerja Nasional Ikadin di Bandung mengatakan, melalui rapat tahunan tersebut diharapkan mampu menjadi momentum perbaikan hukum di Tanah Air.

"Ikadin bertekad melakukan perubahan dalam proses pembentukan hukum di legislasi. Oleh karenanya, hasilnya akan disampaikan ke Presiden dan DPR," ujarnya.

Sutrisno menjelaskan, masih banyak produk hukum Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda. Sehingga perlu adanya perubahan karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

"Banyak produk hukum yang belum berubah masih peninggalan Belanda. Di era modern seharusnya ada perubahan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak maksimalnya penegakan hukum di Indonesia karena banyak hakim yang masih berpedoman pada UU yang ada saat ini sedangkan produk hukum yang ada sudah tidak memadai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

"Ini kan produk Belanda dan sudah tidak seusai dengan kondisi kekinian. Maka kita mendesak untuk dilakukan revisi terhadap KUHP dan KUHAP," lanjut Sutrisno.

Ia juga mendukung upaya KPK dalam memberantas mafia-mafia hukum. Termasuk para advokat yang apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti suap dan pungutan liar.

Untuk itu ia juga berpesan kepada advokat agar menjauhkan diri dari praktek suap dan transaksional lain.

"Ikadin mendukung upaya KPK, mereka diberi peluang yang besar bisa menyadap. Secara pasti mereka yang korupsi bisa ditangkap. Saya berharap KPK makin diperkuat posisinya," tambahnya.

Sutrisno menegaskan dalam pemberantasan korupsi para pelaku tindak pidana tersebut telah menemukan cara cara baru guna mengelabuhi aparat penegak hukum. Oleh karenanya perubahan UU sudah tidak bisa ditunda-tunda.

Dirinya menilai, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sebetulnya sudah dilakukan, seperti dengan memberikan kenaikan gaji dan tunjangan kepada Hakim dan Jaksa. Namun langkah tersebut tidak mengurangi praktek curang.

Rakernas yang mengangkat tema perbaikan hukum tersebut, juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Wagub mengatakan, para ahli hukum yang berada di Ikadin, diharapkan bisa membawa perubahan dan bisa menyadarkan masyarakat, terutama dalam pengembangan wawasan di masyarakat soal kesadaran hukum.

"Para ahli advokat juga diharapkan bisa menyadarkan hak-hak masyarakat, bukan menjadikan masyarakat sebagai korban dari ketidaktahuan di bidang hukum," ujar Deddy.

Antara