Pengamat Militer: TNI Harus Tingkatkan Kompetensi Prajurit

hariansuara.com, Jakarta  - Pengamat militer dan intelijen Dr Susaningtyas Kertopati berpendapat menginjak usia yang ke-72, TNI harus melakukan pembenahan yang lebih mengutamakan peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit TNI untuk menjadi "scholar warrior", sehingga prajurit TNI setara dengan kompetensi prajurit negara maju.

"Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah," kata Susaningtyas menanggapi Peringatan HUT Ke-72 TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2017, di Jakarta, Rabu.

Pembenahan TNI, lanjut dia, juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nirmiliter.

Menurut peraih gelar doktor bidang Komunikasi Intelijen dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu, organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional.

Seperti diketahui, rencana strategis (renstra) pembangunan TNI melalui program "minimum essensial force" (MEF) dibagi dalam tiga tahap. Pertama 2009 hingga 2014, kedua 2015 sampai dengan 2019, dan terakhir 2020 hingga 2024.

Target yang ditentukan dalam renstra pertama adalah 30 persen, renstra kedua 30 persen, dan 40 persen pada renstra ketiga.

"Dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27 persen. Sementara dalam renstra kedua, dalam tiga tahun terakhir ini masih 0 persen," ungkap mantan Anggota Komisi I DPR ini.

Seharusnya, lanjut Nuning, sapaan Susaningtyas Kertopati, dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai, di antaranya, pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD.

Menurut dia, tersendatnya pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) ini harus segera mendapat perhatian Kementerian Pertahanan agar program pembangunan alut sista TNI dapat diwujudkan sesuai renstra.

"Membangun dan memperkuat TNI tidak boleh terhambat mengingat hakekat ancaman yang semakin nyata di depan kita. Dua spot yang menjadi perhatian kita terutama di wilayah Natuna dan perbatasan dengan Filipina tidak boleh diabaikan," tutur politikus Partai Hanura ini.

Tuntutan terhadap profesionalitas TNI menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan asasi TNI. Pemerintah harus melengkapi TNI dengan peralatan tempur modern agar seimbang dengan kompetensi prajurit TNI.

Menurut dia, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana-prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan. Pemerintah dapat menyediakan alokasi anggaran sesuai "Benefit-Cost Analysis" antara tugas TNI dan dukungan logistiknya.

"Pada intinya, jangan sampai tuntutan terhadap kompetensi prajurit TNI tidak seimbang risiko yang dihadapi di medan tugas," ucap Nuning seraya mencontohkan tunjangan kinerja TNI seharusnya mendapat alokasi yang paling tinggi karena adanya risiko kematian.

Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhitungan gaji atau tunjangan lain, demikian Susaningtyas Kertopati.

Antara