Cegah Kerugian Negara, Transparansi Beneficial Ownership Diperlukan

hariansuara.com, Jakarta – Dengan adanya era keterbukaan menuntut instansi pemerintah dapat melakukan Beneficial Ownership (BO), secara umum dapat didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya dari industri/bisnis. Informasi kepemilikan yang tertutup berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan sejumlah instansi dan lembaga mengadakan diskusi publik tentang Keterbukaan Beneficial Ownership di Hotel Luwansa, Jakarta.

”Kerahasiaan Beneficial Ownership rawan terhadap praktek korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung dari kegiatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai informasi BO.” Kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim di Jakarta, Senin (9/10).

Upaya keterbukaan informasi BO mulai mendapat perhatian pemerintah Indonesia, setelah terkuaknya Panama Papers yang menunjukkan banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki dana di negara-negara suaka pajak.

Terdapat 1.038 wajib pajak asal Indonesia masuk dalam dokumen tersebut. Walaupun tak semua berbuat kriminal, namun ada beberapa yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya transparansi BO ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia dalam sejumlah inisiatif global. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang.

Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Act Task Force) untuk mencegah praktik pencucian uang. Dalam kaitannya dengan perpajakan, keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia, untuk mengejar para wajib pajak yang mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak. Seluruh negara kemudian sepakat melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak, yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Indonesia telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) yang akan dimulai September 2018.

“Keterbukaan Beneficial Ownership dalam berbagai sektor perekonomian penting untuk memastikan kepentingan publik terlindungi dari praktek-praktek ketertutupan perusahaan. Negara juga diuntungkan melalui penerimaan Negara yang meningkat karena tercegah dari kebocoran yang rawan dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan semu,” imbuh Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah.

Di sektor Industri Ekstraktif (minyak, gas, mineral, dan batubara), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia berupaya membuka informasi BO, dengan dipublikasikannya peta jalan transparansi BO.

Di tahun 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif. Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Sekretariat EITI Internasional yang berkedudukan di Oslo, Norwegia.

Sekretariat EITI International meminta kesediaan Pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Konferensi Global tentang BO, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Jakarta. Acara tersebut rencananya akan dihadiri perwakilan dari 52 negara anggota EITI.