Pemerintah Perluas Bansos Non Tunai di 2018

hariansuara.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) berencana memperluas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan bertahap di tahun depan. Bansos non tunai tersebut ditujukan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.

"Saat ini ada 11,4 juta stok Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah dicetak sementara kebutuhan kita hanya empat juta, artinya Kemensos saat ini sangat siap memperluas bansos nontunai," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (19/10).

Dalam konferensi pers tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, Khofifah mengatakan, dalam kartu KKS sebagai penanda peserta PKH mempunyai fitur tabungan dan fitur dompet elektronik (e-wallet).

Fitur tabungan adalah simpanan berupa rekening bank yang dapat ditarik secara tunai dan sebagai upaya mendukung keuangan inklusi serta menjadi wadah menyalurkan bansos PKH dan bantuan tabungan lainnya.

Sedangkan fitur e-wallet adalah simpanan uang elektronik dan dapat digunakan untuk belanja barang tanpa bisa menarik tunai. Dalam fitur ini, KKS menjadi wadah menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT), banyuan elpiji tiga kg dan bantuan barang lainnya.

"Kartu yang biasa disebut kartu kombo ini sesungguhnya inovasi yang revolusioner bagi masyarakat," tambah Khofifah.

KKS sebagai kartu debet dikeluarkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan dua fitur tersebut merupakan karya inovatif pertama kali digunakan diantara negara-negara yang melaksanakan bantuan sosial bersyarat atau disebut PKH.

Bansos non tunai diberlakukan seiring arahan Presiden Joko Widodo pada 2016 agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan efisien.

PKH dimulai pada 2007 yang hanya menjangkau sekitar 372 ribu peserta terus berkembang hingga saat ini menjangkau enam juta KPM dan direncanakan akan menjangkau 10 juta KPM pada 2018.

Selain menjangkau keluarga tidak mampu dengan syarat memiliki anak usia sekolah, ibu hamil maupun memiliki bayi atau balita, dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial bagi lanjut usia kurang mampu di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat pemerintah juga menginisiasi PKH lansia dan disabilitas serta PKH akses untuk daerah terpencil.

Hingga September 2017 terdapat 147.014 KPM lanjut usia dan 48.255 KPM penyandang disabilitas yang mendapat bantuan PKH serta 44.933 KPM akses.

Antara