
Jakarta – DPR dan pemerintah siap merevisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk memperberat hukuman pelaku perdagangan satwa liar. Ahli spesies World Wildlife Fund (WWF) Sunarto mengatakan sudah sepantasnya UU tersebut direvisi karena tak sesuai dengan perkembangan.
Sunarto mengkritisi beberapa aturan pasal seperti hukuman pidana, populasi, sampai jenis satwa liar yang diatur sudah berbeda.
“Dari sisi undang-undang, ini memang sudah tak autentik. Sudah jauh berubah. Bagaimana populasi, satwa liar turunan yang dilindungi, lama kurungan pidana juga harus diubah karena tak sesuai,” ujar Sunarto saat dihubungi, Jumat (5/8/2016).
Dia menekankan persoalan utama yang penting adalah hukuman pidana. Menurutnya, hukuman bagi pelaku yang memperjual belikan satwa liar harus dibedakan. Misalnya, perbedaan antara oknum pencuri dengan pebisnis satwa liar.
“Dari hukum bagaimana pencuri satu satwa liar dijual sama penjual yang besar harus dibedakan. Intinya hukuman itu harus disesuaikan dengan kategori pelanggarannya,” sebutnya.
Kemudian, ia mengkritik bila revisi UU ini terealisasi maka harus dijalankan serius dan tegas. Tak boleh ada perbedaan dalam penerapan hukum. Sanksi terhadap mata rantai pelaku harus dilakukan secara tegas.
“Dilakukan penindakan agar tak berhenti di tengah jalan. Ini supaya maksimal,” katanya.
Lalu, ia juga menambahkan dalam hukuman harus ada upaya lain agar kejahatan tersebut tak terulang. Misalnya, sanksi terhadap pelaku selain pidana kurungan mesti dilakukan rehabilitasi.
“Saya pikir kalau ada rehabilitasi bisa diselesaikan. Bagaimana jaringan penjualan satwa liar harus distop,” tuturnya.
Terkait satwa liar, ia mengatakan unggas merupakan spesies yang banyak dicuri dan diperjual belikan.
“Bagaimana pasar burung itu mencengangkan. Dilihat pasar burung seperti di Pasar Pramuka itu traffictnya luar biasa,” katanya.
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU