Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Analisa Maraknya Bisnis Satwa Liar: Hukum Tak Tegas Sampai Kesadaran Masyarakat Rendah

Nasional
08 Aug 2016
Analisa Maraknya Bisnis Satwa Liar: Hukum Tak Tegas Sampai Kesadaran Masyarakat Rendah

 

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan kebijakan pemerintah terkait konservasi perlindungan terhadap flora, fauna asli yang bernilai tinggi masih rendah. Ia mengkritik bila program konservasi ini bukan kebijakan prioritas, namun sekedar sampingan.

 

“Indonesia kaya sumber daya alam hayati, baik tumbuh-tumbuhan (nabati) atau hewani. Sayang political will pemerintah dalam konservasi masih rendah. Tidak menjadi program prioritas, hanya sampingan,” kata Viva dalam pesan singkatnya kepada hariansuaracom, Senin (8/8/2016).

 

Menurut Viva, tak mengherankan bila dengan kebijakan pemerintah saat ini membuat perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar masih marak. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah terkait program konservasi juga menjadi kritikannya.

 

“Jalur koordinasi dalam program konservasi antara pemerintah pusat dan daerah lemah sehingga penyelundup liar leluasa beraksi,” tuturnya.

 

Kemudian, dijelaskan Viva bila proses pengawasan dan pengendalian di daerah masih amburadul karena keterbatasan prasarana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusianya. Faktor anggaran juga tak mendukung persoalan ini.

 

“Pemerintah Daerah sebagian besar tidak mengalokasikan APBD untuk program konservasi, tapi hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBN. Itupun dananya masih sangat kecil dan tidak cukup,” sebutnya.

 

Hal ini ditambah kesadaran masyarakat terhadap program konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan masih rendah.

 

“Ini mengancam kelestarian flora, fauna khas Indonesia yang di pasar internasional bernilai mahal,” tuturnya.

 

Terkait beberapa persoalan tersebut, maka harus ada solusi mulai dari koordinasi sampai pengawasan secara sinergis antara pemerintah pusat dengan daerah. Program konservasi harus menjadi prioritas oleh pemerintah dengan menambah alokasi dana khusus kepada daerah.

 

“Pihak aparat penegak hukum diminta untuk terlibat aktif membantu pengawasan dari perdangan satwa liar yang bersifat illegal,” paparnya.

 

Lanjutnya, Komisi IV pun siap merevisi UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya karena sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Revisi ini harus dilakukan  karena sudah tak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan jaman. Salah satunya aturan hukum denda dan kurungan pidana yang tak tegas.

 

“Diantaranya akan merevisi pasal 19, 21, dan 33 menyangkut tindak pidana. Misalnya di pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) hanya mendapatkan hukuman pidana berupa kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta saja. Padahal hilangnya kekayaan flora fauna Indonesia tidaklah bisa ditukar dengan uang,” tutur politikus PAN tersebut.

 

Terakhir, jelas Viva yaitu pemerintah harus aktif secara progresif mengkampanyekan program konservasi sumber daya alam hayati agar partisipasi masyarakat dan swasta tumbuh dan ikut bertanggungjawab atas kelestarian kekayaan flora fauna Indonesia.

 

“Jangan sampai terjadi anak cucu kita sudah tidak mengetahui lagi komodo, burung Jalak Bali, Maleo, Cendrawasih, dan lainnya. Hanya melihat gambar saja. Jika itu terjadi maka hal itu adalah kesalahan generasi kita karena lalai dan tidak serius,” jelasnya.

 

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X