Koalisi Anti Mafia SDA: Pemblokiran Izin Usaha Pertambangan Bermasalah Harus Diikuti Penegakan Hukum

hariansuara.com, Jakarta - Koalisi Anti Mafia Sumberdaya Alam (SDA) mengapresiasi sekaligus juga memberikan masukan dan catatan kritis atas upaya pemblokiran terhadap seluruh Badan Usaha Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berstatus Non Clean and Clear (CnC) dan mempunyai tunggakan kewajiban ke negara, baik yang berstatus CnC maupun Non CnC.

Selain pemblokiran, seluruh Badan Usaha IUP yang bermasalah tersebut, tidak mendapat layanan publik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemblokiran ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian, Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai salah satu tindak lanjut dari Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba).

“Pemerintah harus tetap tegas dan konsisten dalam menjalankan pemblokiran terhadap IUP bermasalah,” ujar Juru bicara Koalisi Anti Mafia Sumberdaya Alam dari PWYP, Aryanto Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima hariansuara.com,  Kamis (7/12).

Menurut dia, pemerintah tidak boleh takut dan kalah dari segala upaya pihak-pihak tertentu, termasuk mafia SDA di dalamnya, yang mencoba untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemblokiran IUP bermasalah yang merupakan salah satu upaya menyelamatkan sumberdaya alam di Indonesia.

Namun demikian, Koalisi Anti Mafia SDA mengingatkan, bahwa pemblokiran badan usaha IUP bermasalah dan SK-nya berakhir BUKAN merupakan akhir dari pelaksanaan Korsup Minerba. Pemblokiran badan usaha ini harus dijadikan sebagai salah satu bagian dan tahapan sementara, khususnya dalam aspek penataan IUP.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada akhirnya harus tetap mencabut IUP-IUP yang bermasalah tersebut, tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan yang belum dilaksanakan.    

Menganggap upaya pemblokiran badan usaha IUP bermasalah sebagai akhir dari pelaksanaan Korsup Minerba hanya akan berpotensi menjadikan Korsup Minerba sebagai “Alat Legalisasi” kejahatan pertambangan.

Padahal, masih banyak temuan dan rekomendasi dari Korsup Minerba yang belum dituntaskan seperti penyelesaian 325 IUP seluas 793.523,07 Ha yang masuk hutan konservasi dan 1.349 IUP seluas 3.711.881,07 Ha yang masuk hutan lindung.

Penyelesaian piutang PNBP sebesar Rp 4,3 triliun baik dari KK, PKP2B maupun IUP; sejumlah perusahaan KK & PKP2B serta ribuan IUP yang terindikasi belum/tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. (ESDM, 2017)

“Koalisi Anti Mafia SDA mendesak pemerintah untuk melihat secara utuh persoalan pertambangan sebagai bentuk penguasaan dan alokasi ruang tambang yang terlalu besar,” tegas Aryanto.

Luasan daratan kepulauan Indonesia 44 persennya telah dikapling pertambangan mineral, batubara dan wilayah kerja Migas. Sehingga, upaya penertiban IUP ini harus dilihat sebagai bentuk perlindungan bagi ruang hidup masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pemblokiran IUP bermasalah harus diikuti oleh Moratorium Izin Pertambangan Baru untuk mengerem laju kerusakan lingkungan hidup dan konflik ditingkat masyarakat.

Koalisi Anti Mafia SDA mendesak KPK dan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk bergerak dengan instrumen penegakan hukum terhadap aparat pemerintah yang tidak menjalankan kewenangannya untuk mencabut IUP bermasalah dan juga melakukan penegakan hukum terhadap korporasi pemegang izin yang melakukan kejahatan pertambangan.

Sejumlah pelanggaran yang nyata seperti IUP tanpa NPWP, IUP yang mencaplok Hutan Konservasi atau  IUP tanpa IPPKH memuat indikasi dan aroma pelanggaran hukum pidana mulai dari Pidana perpajakan hinga pidana lingkungan hidup dan kehutanan, karena itu Koalisi meminta agar bersamaan dengan Pemblokiran upaya pengusutan dan penegakan hukum tetap dilakukan tidak berhenti di upaya pemblokiran.

Koalisi Anti Mafia SDA juga mengingatkan bahwa status CnC juga tidak menjamin IUP bebas dari permasalahan. Di Kalimantan Barat, 95% IUP CnC yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); 28 nyawa anak terenggut di lubang tambang Kaltim nyatanya dimiliki oleh 17 IUP CnC; Sementara di Sulteng, dari 14 IUP CnC yang diinvestigasi masyarakat sipil, 4 diantaranya tidak menempatkan jaminan reklamasi, 10 sisanya tempatkan jaminan tapi tak lakukan reklamasi.