Pajak untuk Literasi Perlu Dihapuskan

hariansuara.com, Jakarta - Gambaran kondisi makro masalah perbukuan di Indonesia saat ini adalah darurat penerbitan dan darurat literasi.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apalagi buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang akan memajukan bangsa ini,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bambang Subiyanto.
 
Menurutnya, dua permasalahan besar di dunia perbukuan tidak terlepas dari kondisi produksi buku di Indonesia yang rendah. Ditambah lagi dengan rendahnya minat membaca buku dan kemampuan untuk melakukan pemaknaan atas bacaan buku. Hal ini sekaligus mencerminkan budaya literasi Indonesia masih relatif lemah.

“Kondisi itu pun masih diperburuk lagi dengan harga buku di Indonesia yang cenderung meningkat. Hal ini juga dibebani dengan besaran pajak buku yang  relatif tinggi,” tambah Bambang.
 
Dilanjutkannya, kondisi perbukuan nasional tambah kurang baik dengan kebijakan royalti bagi penulis yang juga kurang ‘bersahabat’. Protes keras yang dilakukan oleh novelis best seller Tere Liye terhadap pajak yang tinggi bagi penulis telah mendapat perhatian besar dari pemerintah. “Pajak yang seharusnya menjalankan fungsi mengatur (cregulerend) ternyata telah menjadi disinsentif bagi penulis.” 

Hal ini tentu akan mengganggu potensi pertumbuhan kreativitas bidang penerbitan buku di masa depan. Pekerjaan penerbitan adalah suatu kegiatan kolektif dan terjadi saling ketergantungan (interdependency) antar semua pelaku.

“Namun, interaksi antara para pelaku belum terbangun sinergis, bahkan ada kesan perilaku “predator” terjadi di antara mereka,” tutur Bambang.

Maxensius Tri Sambodo, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, mengatakan bahwa penerbit mengeluhkan tentang lesunya penjualan buku cetak. Turunnya jumlah buku yang dicetak berdampak pada kenaikan harga buku.

“Perpustakaan sebagai agen penting yang dapat menumbuhkan permintaan buku, juga tidak dapat berbuat banyak karena pengurangan besar-besaran anggaran untuk membeli buku,” jelas Maxensius.
 
 Belum tampak kelembagaan dan organisasi perbukuan yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan dunia perbukuan.

“Bahkan dunia perbukuan dianggap sebagai “anak yatim”, pemerintah daerah pun nampaknya belum melihat buku sebagai komoditas strategis yang harus dibangun guna meningkatkan literasi didaerahnya,” lanjutnya.
 
Dia menuturkan, perlu terobosan untuk membuka dan juga meneguhkan pentingnya melakukan “re-thinking” kebijakan perbukuan yang ada saat ini. Buku mampu memberikan manfaat besar bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa dan menciptakan peluang-peluang dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya.

“Dengan demikian, buku selayaknya dilihat sebagai suatu gagasan tidak bertepi. Sebab buku adalah gagasan, maka penting untuk memperlakukan pemilik gagasan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan penghargaan kepada para penulis dan pelaku perbukuan lainnya yang mampu berkontribusi bagi perkembangan peradaban bangsa,” pungkas Maxensius. (*)