Dialog Intens Semua Stakeholder Perlu Untuk Masalah Papua

hariansuara.com, Jakarta - Dalam menanggapi maraknya arus disinformasi (propaganda) yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti isu genosida, kemiskinan, hingga penyiksaan fisik yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua. Kemudian OPM menggugat PEPERA yang dianggap tidak sah dan diperjuangkan secara politik luar negeri, serta media sosial. Dengan membentuk Komite Nasional Papua Barat dengan membuat kantor perwakilan gerakan Papua merdeka di Oxford Inggris, Belanda, Vanuatu dan Australia.

Untuk itu permasalahan ini harus menjadi permasalahan seluruh masyarakat Indonesia terutama kalangan pelajar dan mahasiswa untuk tetap menjaga Papua tetap selalu dalam bingkai NKRI.

Farahdina Al Anshori, M.Si, Tenaga Ahli DPR RI dan Pakar Kebijakan Publik mengatakan masalah Papua perlu dicermati dalam konteks keberadaan Indonesia sebagai bagian dari kawasan negara di Pasifik.

"Dalam konteks ini, harus dipahami bahwa tentu terdapat negara-negara lain yang tidak menginginkan Indonesia maju karena dapat menjadi ancaman untuk negara-negara tersebut. Di sisi lain, negara-negara yang akan merasa terancam tersebut juga tidak menghendaki negara Indonesia pecah karena perpecahan Indonesia yang merupakan negara besar akan berdampak pada stabilitas kawasan regional. Hasil dari pembangunan tersebut adalah dalam survey 2017 90% masyarakat papua puas dengan kerja Jokowi." katanya dalam Seminar Nasional Sejarah, Pembangunan dan Geopolitik Papua yang diadakan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Universitas Prof.Dr.Moestopo (B)

Dia menambahkan banyak elemen elemen penting yang mempengaruhi kebijakan yang dapat diimplementasikan, dari mahasiswa dan dari ide-ide tersebut pun dilakukan oleh pemerintah. Yang harus dicatat, pembangunan papua tak selesai dengan infrastuktur, tetapi ini adalah small wins jikalau dinamika masyarakat papua sebagai trading wars dalam ekonomi, jikalau kita hanya berbicara konflik dan hal negative tentu tak akan selesai, berfikirlah kedepan dan solutif agar menjadikan Papua lebih baik. 

Sementara itu, Siti Nur Aulia, S. IP., M.Si (han), Tenaga Ahli Sekertaris Jenderal MPR RI dan Peneliti Papua berpendapat Persoalan dan problematika di Papua yang begitu kompleks perlu diatasi dengan lebih mendorong adanya kepercayaan terhadap masyarakat Papua. Papua harus secara lebih serius dipandang sebagai bagian dari NKRI dengan mendorong semangat “Papua adalah kita”.

Djauhari Oratmangun, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Isu-Isu Strategis juga berpendapat bahwa Penanganan isu-isu yang kompleks dan bersifat multidimensi di Papua seringkali diwarnai dengan perbedaan cara pandang dari kementerian/lembaga dalam memahami perspektif ancaman. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Diperlukan juga proses dialog yang lebih intens, baik antar pemerintah dan masyarakat. Karena ada beberapa negara yang tidak ingin kita maju dan terus melakukan agitasi propaganda, kita harus membuka konektifitas antara Melanesia, Mikronesia, Polynesia melalui Maluku dan Papua. Sehingga kita dapat membuka jalur pasifik dan pada akhirnya juga akan membuka jalur ke Asean dalam Asean Community.  

Sedangkan Velix Vernando Wanggai, Staff Khusus Presiden 2009 – 2014 mengenai Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah. banyak berbicara dalam mengatasi kompleksitas masalah Papua diperlukan Triple Track Strategy yakni percepatan pembangunan, penyelesaian konflik, penguatan diplomasi publik. Pembangunan di era Jokowi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini berada di angka 27,80 persen (maret 2017) dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,3 (2017).

"Beberapa produk kebijakan Jokowi untuk Papua yaitu melanjutkan pelaksanaan UU Otsuss Papua, RPJMN 2015-2019 dengan fokus Pembangunan Wilayah Papua, Percepatan Infrastruktur Papua, dan Inpres No.9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan. Kemudian pada diplomasi publik dengan membangun opini publik yang positif terhadap Papua Barat, dengan penguatan narasi tunggal diplomasi untuk agenda Papua dan Partnership Diplomasi." (*)