Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia Diapresiasi Dunia

hariansuara.com, Jakarta - Presiden United Nations Environmental Assembly 3 (UNEA-3) mengapresiasi komitmen dan upaya Presiden RI dan Menteri LHK dalam mengatasi dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan gambut. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan UNEA-3 yang diselenggarakan tanggal 4 – 6 Desember di Nairobi – Kenya. 

Delegasi RI menjelaskan keberhasilan Indonesia pada dua tahun terakhir dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mengurangi hotspot. “Sebagai gambaran, selama 2017 tidak seharipun ada asap lintas batas negara, sementara di tahun 2016 terdapat 4 hari, dan di tahun 2015 selama 24 hari”, tutur Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, sebagai delegasi RI yang hadir dalam pertemuan UNEA-3. 

Laksmi juga menuturkan bahwa, Indonesia menyampaikan Statement Pemerintah yang mencakup beberapa hal, diantaranya: Pengendalian pencemaran air, peningkatan kondisi sanitasi lingkungan, pengurangan limbah cair domestik sampai 90% pada tahun 2030. Selain itu, juga disampaikan rencana pelaksanaan Global Conference on Land and Ocean Connection 3 (GLOC 3) dan Intergovernmental Review 4 (IGR 4) tahun 2018, yang akan dilaksanakan di Surabaya, Indonesia pada Oktober 2018. 

“Indonesia juga menyatakan beberapa komitmen lainnya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: Pengurangan pencemaran laut sampai 70% pada tahun 2025, pengurangan 30% dan penanganan 70% sampah rumah tangga; Penerapan standar emisi kendaraan bermotor setara Euro 4, dan akan mengurangi 60% sulfur di udara perkotaan pada tahun 2050”, lanjutnya dikutip dari siaran pers KLHK.

Ditambahkan Laksmi, keberhasilan Indonesia dalam merestorasi 680 ribu hektar gambut dari target 2 juta hektar pada tahun 2020, menjadi pembelajaran bagi negara-negara yang hadir dalam pertemuan UNEA-3. 

Untuk memantau asap dan kualitas udara pada beberapa kota di Indonesia, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Dasrul, menyatakan, “Indonesia telah memasang AQMS untuk memantau kualitas udara secara real time melalui website. Alat ini buatan Indonesia dan telah mendapat paten”.

Delegasi RI pada pertemuan OECPR dan UNEA-3 ini terdiri dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dukungan dari fungsi KBRI Nairobi. Majelis Lingkungan PBB atau UNEA mengadakan pertemuan setiap dua tahun, pertemuan tahun 2017 ini merupakan pertemuan ketiga. 

Indonesia menggaris-bawahi pentingnya UNEA memberikan pesan pada dunia bahwa pollution free planet dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDG. “Indonesia menyatakan pentingnya komitmen dan dorongan pemimpin, kemitraan dan kolaborasi, tata kelola dan kebijakan berbasis sains dan teknologi yang ramah lingkungan serta mobilisasi sumberdaya”, pungkas Laksmi.(*)