hariansuara.com, Jakarta - Jelang dimulainya tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersinergi hadapi potensi pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial.
"Dalam rangka membangun sinergitas antara Bawaslu, KPU dan Kominfo terkait bagaimana mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran di dalam pilkada pemilu, potensi pelenggaran kampanye balck campaign dan issue sara yang menggunakan media sosial atau di dunia maya," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam pertemuan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro. Sedangkan dari Kemenkominfo langsung hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan dari KPU hadir Ketua KPU Arif Budiman, dan Anggota KPU Viryan, Wahyu Setiawan, Hasyim Asy’ari serta Ilham Saputra.
Abhan mengatakan sinergi ini dibutuhkan dalam rangka mengawal pelaksanaan pilkada agar berkualitas bebas dari kampanye hitam di media sosial. Menurutnya akan ada pertemuan lanjutan setelah pertemuan malam ini. Nantinya, juga akan dijajaki kerja sama antara Bawaslu, KPU, dan Kemenkominfo serta beberapa platform media sosial.
"Nanti kami ikat dalam suatu bentuk memorandum of action. Bagian dari bentuk ikatan komitmen kerjasamanya," ujarnya.
Ia menambahkan, intinya kerja sama ini untuk mengantisipasi adanya kampanye hitam di media sosial. Dalam pengawasan kampanye di media sosial akan dilakukan dengan dua metode yakni bisa dari laporan masyarakat maupun dari hasil pengawasan aktif Bawaslu.
"Jadi seandainya dari penilaian bahwa konten ini melanggar, kami akan minta pada Kominfo untuk platform yang bersangkutan untuk di takedown. Dan kalau unsur pidananya ada, kami akan tindaklanjuti lewat proses hukum," tandasnya. (*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU